Manado – Selasa (06/05/14) sore, anggota DPRD Sulut menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri Hanwil Dikrek XLI Sesko TNI Tahun Anggaran 2014. Rombongan Sesko TNI dipimpin Laksma Nyoman Aryawan SE diterima Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang STh bersama beberapa anggota DPRD di ruangan rapat paripurna.
Kepada anggota DPRD, peserta kuliah Sesko TNI mempertanyakan beberapa hal seperti proyeksi pembangunan Sulawesi Utara, pemekaran wilayah, pengamanan wilayah perbatasan, kriminalitas, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, reklamasi pantai, bencana banjir dan tanah longsor, serta beberapa permasalahan sosial lainnya.
Ketua DPRD Meiva Salindeho Lintang menjelaskan sebagai pintu gerbang di Asia Pacifik, Sulawesi Utara melalui Kota Bitung ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “KEK Tanjung Merah Kota Bitung ditandai dengan pembangunan tol Manado-Bitung. KEK akan membuka Sulawesi Utara lebih sejahtera. Mempermudah sistem pemasaran produk-produk pertanian dan perkebunan yang mendatangkan keuntungan besar bagi masyarakat,” ujar Meiva Salindeho.
Terkait reklamasi pantai yang dikaitkan dengan bencana banjir bandang beberapa waktu lalu, jelas Meiva, dulunya kawasan pantai tersebut adalah kawasan kumuh. Melalui kajian lingkungan dan kajian ekonomi yang panjang kawasan tersebut diubah menjadi kawasan bisnis perdagangan terbesar di Sulawesi Utara.
“Sekarang Boulevard telah menjadi kawasan perdagangan terbesar. Persoalan banjir menjadi dilema utama ketika banyak hutan dibabat. Faktor manusia penyebab utama bencana. Ada aturan di RTRW yang mengatur perubahan fungsi suatu kawasan misalnya kawasan hutan menjadi pemukiman juga kawasan tertentu menjadi kawasan perdagangan. DPRD berterima-kasih kepada TNI dan Polri atas kerjasamanya dengan pemerintah daerah dalam penanganan daerah yang mengalami bencana banjir,” tambah Meiva.
Sementara soal perbatasan Indonesia dan Filipina di kepulauan Nusa Utara, anggota fraksi Barindra Fentje Janis menceritakan beberapa permasalahan serta minimnya peralatan aparat keamanan di wilayah perbatasan. Senada diungkapkan politisi Demokrat Netty Pantow, menjaga perbatasan membutuhkan sinergitas semua komponen.
“Seperti di kepulauan Pinakareng ada pos AD 12 orang. Tentara dan polisi masih berusia muda tapi kurang kreatif karena tidak ditunjang peralatan memadai. Sepertinya tidak ada keistimewaan menjaga perbatasan disana, hanya seperti perbatasan antar kabupaten atau kota biasanya. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi kajian Sesko. Daerah perbatasan sudah ‘dikuasai’ bangsa Filipina, banyak warga Filipina di daerah perbatasan bahkan sampai daratan Sulut. Potensi perikanan sangat besar di perairan Nusa Utara perlu pengawasan ketat TNI,” jelas Janis.
Ketua Fraksi Partai Golkar Eddyson Masengi menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Sulut antara Kota Manado yang menjadi pusat, sementara kabupaten dan kota lainnya dianggap hanya sebagai penyangga. “Memang dari beberapa analisis ekonomi, terjadi ketimpangan regional antara Manado dengan kabupaten dan kota lainnya di Sulut. Data statistik kontribusi terbesar PDRB Sulut dari sektor jasa, perumahan, perdagangan, restoran, hotel, dan lain-lain. Tugas pemerintah provinsi mengkoordinasikan program yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Tidak ada regulasi khusus namun semua diserahkan kepada kabupaten dan kota untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengikis ketimpangan,” tukas Masengi. (jerrypalohoon)
