Manila, BeritaManado.com — Kunjungan delegasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Filipina punya misi khusus.
Senator Maya Rumantir sebagai salah satu sekaligus Ketua Delegasi dari DPD RI mendapatkan kesempatan menyampaikan sekaligus membahas sejumlah hal penting terkait maksud dan tujuan kunjungan tersebut.
Pada kesempatan instimewa tersebut, Senator menyampaikan alasan mengapa DPD RI memilih Filipina untuk dikunjungi.
“Menurut pengetahuan kami, Senat Filipina adalah lembaga Bikameral yang disegani di Asia Tenggara. Para Senatornya dikenal memiliki sikap kritis dan tajam dalam menyampaikan pandangan kepada pemerintah. Itulah sebabnya kami memilih berkunjung ke Filipina untuk bertukar pengalaman tentang pengelolaan lembaga Senat dalam sistem bikamelarisme yang produktif dan substantive,” ungkap Senator Maya Rumantir.
Pada kesempatan tersebut, Senator Maya Rumantir menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar yang dapat didiskusikan bersama.
Dari sudut pandang historis, hubungan diplomatik Indonesia dan Filipina sudah terjalin sejak tahun 1949 silam hingga saat ini terjalin sangat baik dan tidak ada konflik yang dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara di Asia Tenggara ini.
Tahun 2014, Indonesia – Filipina berhasil menyelesaikan perbatasan maritim antara Laut Sulawesibdan Sulu dan saat ini sedang dilakukan perundingan batas landas kontinen.
Senator Maya Rumantir juga mengatakan bahwa pada tahun yang sama terwujud persetujuan mengenai batas maritim Indonesia dan Filipina serta penyelesaian status kewarganegaraan warga keturunan Indonesia yang tinggal di Filipina.
“Kami juga menyampaikan bahwa kerja sama di bidang ekonomi yang semakin erat pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 lalu untuk mendorong terwujudnya interaksi yang lebih luas di bidang ekonomi dan investasi,” katanya.
Namun demikian, selain pencapaian-pencapaian penting tersebut, baik Indonesia maupun Filipina memiliki banyak agenda yang perlu diselesaikan.
Indonesia dan Filipina sendiri memiliki provinsi-provinsi yang saling berdekatan dan tergabung dalam kerja sama kawasan ASEAN bagian timur yaitu Brunei-Indonesia-Malaysia-the Phillipines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA: Kawasan Pertumbuhan ASEAN bagian timur).
Provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan (termasuk provinsinyaj Bapak Gusti Farid Hasan Aman yaitu Kalimantan Selatan), Sulawesi (termasuk provinsi saya di Sulawesi Utara dan Bapak Iskandar Muda di Sulawesi Barat), Maluku (Provinsi Bapak Stefi Pasimenjeku) dan Papua (Provinsi Bapak Yorrys dan Bapak Mamberop) termasuk dalam kerja sama BIMP tersebut.
Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang jika rencana ini terwujud maka akan semakin mendekatkan wilayah Filipina ke pusat pemerintahan Indonesia terebut.
Jadi, kerja sama bilateral kedua negara ini sebenarnnya sudah ada payungnya, tinggal bagaimana para pemimpin eksekutif dan pemimpin politik nasional dan lokal mendorong interaksi yang lebih intensif di antara Indonesia dan Filipina.
Pada tahun 2017, Indonesia dan Filipina telah membuka jalur transportasi antara Davao/General Santos ke Ibu Kota Provinsi saya yaitu Manado.
Namun sayangnya pada saat ini jalur transportasi tersebut telah terhenti, sehingga kedua pemerintahan perlu mengidentifikasi cara-cara agar interaksi di wilayah perbatasan tersebut dapat dibuka kembali.
“Kami mengusulkan agar DPD RI dan Senat Filipina dapat membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Ini untuk mendorong kerja sama bilateral yang lebih erat. Dengan demikian ini akan membantu mengatasi masalah-masalah terkait regulasi maupun memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kedua negara terkait implementasi kerja sama yang lebih erat di antara kedua negar,” tandasnya.
Pada KTT SEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tanggal 9-11 Mei 2023 yang lalu, diantara isu-isu yang berkembang adalah mengenai AOIP dan Vilages Network.
“AOIP: ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, merupakan cara pandang ASEAN terhadap Kawasan Samudera Hindia dan Pasifik. Saat ini hubungan internasional sangat dinamis, antara lain ditandai oleh rivalitas antara NATO dengan Rusia di Ukraina, rivalitas ekonomi Tiongkok dengan Amerika Serikat, sehingga ASEAN sebagai sebuah kawasan perlu mempertahankan posisinya sebagai kawasan yang damai, stabil dan demokratis,” tandasnya.
Demikian juga dengan adanya ASEAN Village Nework (AVN) atau Jaringan Desa ASEAN yang merupakan sebuah inisiatif untuk membuat jejaring kerja sama antar desa se-Asia Tenggara.
Tujuannya adalah untuk mendorong desa yang bisa menghasilkan produk-produk unggulan seperti “One Village One Product” dan “Desa Wisata”.
“Saya berkeyakinan bahwa baik DPD RI dan Senat Filipina mendukung adanya sebuah negara yang tidak hanya demokratis tetapi juga makmur dan stabil. Karena itu menurut kami, AOIP ini perlu dibicarakan oleh para pemimpin politik di kawasan Asia Tenggara, termasuk oleh Pimpinan dan Anggota Parlemen,” harap Maya Rumantir.
Melalui kesempatan tersebut, DPD RI mengusulkan perlunya membuat forum dialog di antara lembaga-lembaga Senat di Asia Tenggara, yaitu DPD RI, Senat Filipina, Senat Thailand, Senat Kamboja dan Dewan Negara Malaysia.
“Gagasan ini sudah kami sampaikan kepada pihak Senat Thailand pada kunjungan kami bulan Juni 2022 tahun lalu dan bulan depan kepada Senat Kamboja, sementara dengan Senat Malaysia juga akan disampaikan pada kesempatan lain. Kami berharap ide forum ini dapat dibicarakan secara internal oleh Senat Filipina,” katanya.
Manfaat lain dari forum dimaksud adalah adanya kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai lembaga penyelenggaraan Senat dalam konteks bikameralisme yang kolaboratif dan konstruktif di negara-negara ASEAN.
Hal ini termasuk membicarakan isu kerja sama untuk mempromosikan produk unggulan dan wisata antar desa atau provinsi dalam wilayah ASEAN, walaupun konteks bikameralisme di 5 negara ASEAN tersebut mungkin berbeda.
Namun demikian, 4 negara ASEAN lainnya dapat belajar dari pengelolaan Senat Filipina dan bagaimana para Senator mengelola aspirasi dan dinamika politik negara.
Selain manfaat intra-ASEAN tersebut, forum itu juga dapat mendorong adanya dialog antara Senat-senat ASEAN dengan Asosiasi Senat Eropa dan Asosiasi Senat Afrika, maupun dengan Senat-senat di bekas wilayah Uni Soviet seperti Rusia, Uzebkistan dan Kazakhstan.
Pada bagian akhir penyampaiannya, Senator Maya Rumantir menyatakan rasa gembira dengan proses perdamaian di Filipina Selatan dan dibentuknya wilayah Otonomi Khusus Bangsamoro.
Perdamaian dimanapun tidak hanya membawa stabilitas dan kemakmuran di dalam negeri, tetapi juga pada kawasan yang berdekatan karena ancaman seperti terorisme, penyelundupan dan kriminalitas lintas negara dan soal status kewarganegaraan di perbatasan akan dapat dikurangi.
“Jika Presiden dan Senat Filipina memerlukan dukungan kami mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus, DPD RI memiliki pengalaman dalam membahas dan mengelola isu-isu kekhususan wilayah di Indonesia, seperti isu otonomi khusus Aceh, keistimewaan daerah Yogyakarta, otonomi khusus Papua dan Papua Barat, juga kekhusuan-khususan terkait wilayah ibuk kota negara.
“Kiranya pertemuan ini dapat menghasilkan relasi DPD RI dan Senat Filipina yang semakin kuat, sehingga jejaring sesama anggota parlemen dapat diperluas. Demikian juga dengan kerja sama yang melibatkan daerah dan masyarakat dapat terus dikokohkan oleh Indonesia dan Filipina,” harapnya.
Semua penyampaian Senator Maya Rumantir dilakukan saat agenda Courtessy Call dengan Presiden Senat Filipina His Exellency Senator Juan Miguel Zubiri, Selasa (30/5/2023)
(Frangki Wullur)
