Manado – Pertama kali dalam sejarah rapat di DPRD Sulut diambil-alih dan dipimpin langsung oleh rakyat. Komisi 2 DPRD Sulut yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Noldy Lamalo mempersilahkan pengunjuk rasa dari Forum Peternak Babi untuk berdiskusi dalam ruangan rapat paripurna.
Rapat yang dihadiri seratusan masyarakat peternak babi dipimpin oleh Donny Rumagit, koordinator lapangan, Jumat (3/3/2017) sore.
Secara umum peternak babi membawa 2 tuntutan yakni: mendesak pemerintah provinsi menutup PT KPS serta mencabut SK Menteri yang melarang babi dijual keluar daerah.
“Kami merasa terpukul dan menderita dengan anjloknya harga babi di pasaran. Penyebab utamanya kehadiran kapitalis yang ikut beternak dan menjual yakni PT Karya Prospek Satwa (KPS), juga SK Menteri tentang Hog Cholera sejak tahun 1997 harus dicabut,” terang Donny Rumagit disambut teriakan dan aplaus panjang peternak babi.
Terkait aspirasi tersebut Komisi 2 berkomitmen akan menindaklanjuti melalui undangan hearing kepada Dinas Peternakan, PT KPS serta pihak terkait lainnya.
“Senin depan kami mulai dengan surat menyurat, melalui pimpinan dewan mengundang semua pihak terkait, jika semuanya lancar hearing Rabu pekan depan,” terang Wakil Ketua Komisi 2 Noldy Lamalo yang didampingi anggota komisi Billy Lombok, Cindy Wurangian, Ivone Bentelu dan Ferdinand Mangumbahang. (JerryPalohoon)
