Manado, BeritaManado.com – Pjs Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terbatas pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.
Rakor ini diikuti Pjs Gubernur Fatoni secara virtual melalui video conference dari Kantor Gubernur Sulut, Jumat (27/11/2020).
Rapat kali ini guna menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 serta untuk memberikan dukungan dan fasilitas dalam percepatan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi.
Rakor terbatas pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dibuka oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.
Sementara narasumber, antara lain Menteri Dalam Negeri RI H Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, Menteri Badan Usaha Milik Negara RI selaku Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny Gerard Plate.
Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dalam pernyataannya mengatakan masalah pandemi adalah masalah bangsa.
“Kita memakai demokrasi terintegrasi sehingga kita harus bersatu antara pusat dan daerah. Vaksin ini sangat penting karena ini adalah untuk kelangsungan bangsa dan negara kita ke depan. Pengadaan secara bertahap, harus ada timeline yang jelas dan harus jelas skala prioritas untuk siapa saja agar jangan nantinya menjadi isu diruang publik,” pungkas Tito.
Mendagri menyampaikan fokus untuk memberikan raw data seperti dukcapil, agar nantinya jelas siapa saja yang telah menerima maupun belum mendapatkan vaksin.
Tito juga mengimbau kepala daerah untuk mendukung dengan mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 karena kepala daerah yang tahu bagaimana kondisi dari setiap daerahnya.
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menyatakan, pemerintah pastikan hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO.
Terawan Agus Putranto dalam paparannya menyampaikan terkait rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Di Indonesia, uji klinis fase 3 flatform inactivated SARS-Co V-2 diperkirakan akan selesai akhir tahun 2020.
Sementara, untuk vaksin merah putih rencana selesai tahun 2021.
Lebih lanjut, Terawan Agus Putranto menyampaikan untuk kelompok sasaran penerima vaksin Covid-19 usia 18-59 tahun dengan skema program.
Adapun rencana sistem distribusi vaksin Covid-19 yakni melalui Kementerian Kesehatan disalurkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah itu disalurkan ke rumah sakit, klinik/pos layanan lainnya dan puskesmas, selanjutkan diberikan kepada kelompok sasaran.
Sistem ini dalam rangka penguatan pelaksanaan imunisasi Covid-19 dengan target sasaran tenaga kesehatan di fasyankes.
Sementara itu, Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir menyatakan vaksin mandiri harus dilakukan oleh masyarakat yang mampu untuk saling membantu.
Vaksin program pemerintah difokuskan untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik dan peserta BPJS PBI.
Untuk vaksin mandiri difokuskan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan jumlah sasaran sebanyak 75.048.268 orang.
Erick Thohir memaparkan mengenai kesiapan kapabilitas pelaksana vaksin mandiri.
Jumlah outlet layanan vaksinasi berjumlah 15.215, masing-masing BUMN 171, swasta 14.261 dan Biofarma 423.
Kesiapan layanan vaksinasi per bulan berjumlah 13.564.250, masing-masing BUMN 712.000, swasta 11.194.750 dan Biofarma 1.657.500.
Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny Gerard Plate menyatakan fokus melakukan strategi komunikasi publik vaksinasi COVID-19.
Strategi komunikasi publik vaksin COVID-19 menerapkan model pendekatan AIDA dimulai dari awareness, interest, desire dan action yang secara bertahap membangun proses perubahan persepsi masyarakat agar dapat memutuskan untuk ikut serta dalam program vaksinasi Covid-19 seperti yang diharapkan.
(***/Finda Muhtar)
