Manado – Aksi unjuk rasa warga Pulau Bangka, Minahasa Utara menolak adanya pembangunan perusahan tambang biji besi di pulau tersebut ditanggapi Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang. Menurutnya, Pemprov akan mendukung apabila nantinya ada investor yang akan membangun pabrik baja di pulau tersebut.
Ia menjelaskan, permasalahan penolakan warga saat ini yang menolak perusahan tambang biji besi tersebut masih dipelajari pihak Pemprov walaupun pada dasarnya Pemprov mendukung pembangunan pabrik baja yang sangat menguntungkan warga sendiri.
“Hal ini sedang dipelajari, bagi saya kalau betul itu akan dibangun smelter pabrik baja, itu sebenarnya harus ditunjang dengan tidak mengorbankan lingkungan. Karena pabrik baja untuk suatu daerah luar biasa itu triliunan investasinya,” ujar Sarundajang.
Menurut warga saat memberikan aspirasinya di kantor DPRD beberapa waktu lalu, luas wilayah Pulau Bangka yang tidak memenuhi syarat dijadikan kawasan tambang, serta aktifitas pertambangan akan merusak beberapa objek wisata yang sudah ada. (Jrp)
Dilema ya? Antara pertambangan dan pariwisata. Dari segi ekonomi mungkin Pertambangan akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Tapi, jangan lupa dengan manusia dan lingkungan yang sehat.
Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 bahwa Kawasan Pulau Bangka adalah termasuk dalam KSPN Bunaken dan sekitarnya.
Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada prinsipnya tidak menyetujui akan adanya keberadaan pertambangan bijih besi di Pulau Bangka, karena hal ini dapat merusak/mengganggu lingkungan dan ekosistem bawah laut pada khususnya dan kawasan dimaksud pada saat ini dimanfaatkan untuk kebutuhan pariwisata.