Manado – Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan salah-satu indikator pembahasan FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara 2014.
Tokoh pemuda Jeverson Petenongan menilai hal tersebut masih sangat kurang mendapat perhatian.
“Belum ada protap jelas soal pengeluhan. Kalau ada yang menempuh mekanisme pengeluhan ini mungkin hanya dua persen. Pun respon pejabat terhadap keluhan warga masih dibawah standar”, tukas Petenongan.
Dicontohkan Ketua KNPI Manado ini, penanganan keluhan pasien program BPJS. Terjadi di lapangan tak ada koordinasi baik antara rumah-sakit dan BPJS.
“Misalnya pihak rumah-sakit meminta bayaran biaya obat atau fasilitas tertentu, ketika dikonfirmasi ke BPJS mereka mengatakan sudah membayar seluruhnya. Artinya tidak ada jembatan rumah sakit dan BPJS”, tutur Petenongan. (jerrypalohoon)
Manado – Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan salah-satu indikator pembahasan FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara 2014.
Tokoh pemuda Jeverson Petenongan menilai hal tersebut masih sangat kurang mendapat perhatian.
“Belum ada protap jelas soal pengeluhan. Kalau ada yang menempuh mekanisme pengeluhan ini mungkin hanya dua persen. Pun respon pejabat terhadap keluhan warga masih dibawah standar”, tukas Petenongan.
Dicontohkan Ketua KNPI Manado ini, penanganan keluhan pasien program BPJS. Terjadi di lapangan tak ada koordinasi baik antara rumah-sakit dan BPJS.
“Misalnya pihak rumah-sakit meminta bayaran biaya obat atau fasilitas tertentu, ketika dikonfirmasi ke BPJS mereka mengatakan sudah membayar seluruhnya. Artinya tidak ada jembatan rumah sakit dan BPJS”, tutur Petenongan. (jerrypalohoon)