Jakarta, BeritaManado.com – Jika sebelumnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi kerap menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur dalam pesta demokrasi mendatang, kini tampaknya mengalami perubahan sikap.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, Jokowi bahkan blak-blakan bakal cawe-cawe atau bisa diartikan akan ikut aktif mempersiapkan kandidat capres di Pilpres 2024.
Bahkan, dirinya diduga tak khawatir kendati mendapatkan kritik dari sederet parpol bahwa dirinya tak menunjukkan netralitas.
Jokowi menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden harus ikut cawe-cawe dengan dalih untuk kepentingan negara.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional,” kata sang Presiden di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Jokowi menegaskan bahwa pilihan untuk cawe-cawe adalah sebuah bentuk respon urgen terhadap Pilpres 2024.
“Ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” ujar politisi kelahiran Jawa Tengah itu.
Kendati demikian, Jokowi mengaku dirinya tak akan mencampuri pilihan para parpol untuk menunjuk kadernya sebagai capres.
“Kalau urusan siapa capres cawapres itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi,” tegas Jokowi.
Tak lupa, Jokowi juga menegaskan cawe-cawe akan ia lakukan selama tak melanggar konstitusi.
Demokrat: Atas Nama Demokrasi, Cawe-cawe Tidak Dibenarkan
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi yang berwacana akan cawe-cawe.
Kamhar dalam pernyataannya, Selasa (30/5/2023) menilai Jokowi terlalu berlebihan ketika ia menyatakan dirinya akan cawe-cawe. Kamhar juga tak segan menyebut Jokowi dari awal menunjukkan sikap tidak netral dalam menghadapi Pemilu 2024.
Kader Demokrat tersebut meniliai apa pun pembelaan yang digunakan oleh Jokowi, atas nama demokrasi, cawe-cawe tak bisa dibenarkan.
Tak tanggung-tanggung, Kamhar juga menegaskan bahwa keputusan yang diambil sang Presiden itu merupakan cerminan ketidakmampuan Jokowi dalam memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju.
Waketum DPP PPP Sebut Wajar dan Tak Dilarang
Istilah cawe-cawe dalam politik bisa membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai intervensi politik.
Namun, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani mengingatkan, semua pihak tak perlu terlalu khawatir dan berlebihan menanggapi cawe-cawe yang disampaikan presiden.
Menurut pemahaman dirinya, istilah cawe-cawe tersebut hanya untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai jadwal.
“Namun istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
“Ya itu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimana pun kita itu negara hukum,” sambungnya.
Dikatakannya, cawe-cawe masih bisa dibatasi aturan dan jika memang menabrak aturan maka harus menjadi koreksi.
“Tapi kalau enggak tabrak aturan jangan juga kemudian dibilang sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya,” tuturnya.
Di sisi lain, Arsul menyebut bahwa setiap Presiden memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing.
“Tidak bisa juga kemudian style itu harus di seragamkan yang paling penting adalah itu tadi ukurannya apakah satu ada pelanggaran hukum, kedua ada perlakuan diskriminatif apa tidak sepanjang itu tidak ada ya itu anggap saja sebagai sebuah diskursus dalam alam demokrasi yang enggak perlu juga kemudian terus menerus kita kapitalisir,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR RI juga mengatakan bahwa wajar apabila kekinian Presiden Jokowi khawatir apa yang telah dibangun selama menjabat tidak akan dilanjutkan pada kepemimpinan sebelumnya.
“Wajar menurut saya kalau kita lihat misalnya presiden di negara lain kepala negara lain juga ingin kebijakan pemerintahannya itu juga bisa lanjut kenapa kok mesti dipersoalkan dan saya kira bukan hanya pak Jokowi kami semua partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga posisinya sama,” pungkasnya.
(jenlywenur)
