
Jakarta, BeritaManado.com — Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi yang dilaksanakan di Grand Ballroom Ritz-Carlton Pasific Palace, Kamis (20/2/2020) dibuka langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan penyelenggara Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan tema “peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju”.
Kegiatan tersebut dinilai sangat penting dalam rangka melakukan percepatan investasi dengan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dan ada banyak hal dibahas terkait investasi di Indonesia.
“Semakin banyak investasi masuk ke Indonesia, maka itu akan membuat semakin cepat pula perutaran uang. Ada 16 persen APBN hanya menunjang pertumbuhan ekonomi, 7 persen APBD dan sisanya 77 persen menunjang pertumbuhan adalah swasta atau investor,” kata Presiden Joko Widodo.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota bahwa bulan Oktober – November 2019 terdapat 22- trilyun yang tidak dikelola daerah dan di bulan Desember tahun yang sama tersisa 110 trilyun.
“Untuk tahun 2020 ini, saya mnegharapkan agar dapat digunakan semaksimal mungkin. Pemimpin daerah juga harus menentukan target ke DPM-PTSP masing-masing ke setiap usaha kecil, mikro agar mempermudah akses keuangan dan modal. Berikan kemudahan dalam proses pembuatan ijin dan jangan dipersulit,” harap Jokowi.
Untuk menjawab keluhan BKPM, dimana DPM-PTSP di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tidak mempunyai DAK, maka secara langsung Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan agar segera memproses DAK untuk BKPM maupun DPM-PTSP.
“Jika tidak bisa untuk tahun 2020, minimal upayakan di tahun 2021 sudah ada DAK, karena itu akan digunakan untuk sosialsiasi demi memberikan pelayanan tercepat kepada masyarakat,” tandas Presiden Jokowi.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Maya Kainde SH MM mengatakan hadir langsung dalam kegiatan tersebut yaitu Bupati Minahasa Ir. Royke Octavian Roring MSi dan membahas sejumlah permasalahan yang dihadapi daerah dalam rangka memfasiltiasi investasi di daerah.
“Bupati sangat mendukung upaya pemerintah pusat dan akan menopang dalam menyiapkan strategi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Minahasa. Intinya agar masalah investasi yang spesifik di daerah bisa ditemukan solusinya,’ ungkap Kainde.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, termasuk diantaranya Kepala DPM-PTSP Kabupaten Minahasa Mekry Sondey.
(Frangki Wullur)