Amurang – Perusahan Listrik Negara (PLN) terkesan dimanjakan dengan kebiasaan pemadaman listrik setiap hari. Berbagai sorotan bahkan kecaman tekesan tak digubris alias cuek. Padahal, gara-gara pemadaman sepihak banyak resiko yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dari sekian banyaknya faktor kerugian yang ditimbulkan dan disorot sampai menuai kecaman. Kali ini kantor pemerintahan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Minahasa Selatan (Minsel) sangat merasa terganggu akibat pemadaman yang kian tak menentu, sampai pelayanan terganggu.
Seperti halnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Minsel sontak perekaman data mandek akibat pemadaman sepihak oleh PLN.
Belum lagi, Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Minsel yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik seperti Simda.
“Ya, memang pemadaman listrik ini sangat mengganggu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Padahal kinerja sejumlah SKPD Minsel yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik, harus menerima pemadaman sepihak,” ketus sejumlah pegawai di kedua SKPD tersebut yang meminta tidak penting nama mereka ditulis. Tapi yang terpenting ketersediaan listrik harus nomor 1 agar pelayanan kami tidak terganggu dan dikeluhkan masyarakat. (sanlylendongan)
Amurang – Perusahan Listrik Negara (PLN) terkesan dimanjakan dengan kebiasaan pemadaman listrik setiap hari. Berbagai sorotan bahkan kecaman tekesan tak digubris alias cuek. Padahal, gara-gara pemadaman sepihak banyak resiko yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dari sekian banyaknya faktor kerugian yang ditimbulkan dan disorot sampai menuai kecaman. Kali ini kantor pemerintahan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Minahasa Selatan (Minsel) sangat merasa terganggu akibat pemadaman yang kian tak menentu, sampai pelayanan terganggu.
Seperti halnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Minsel sontak perekaman data mandek akibat pemadaman sepihak oleh PLN.
Belum lagi, Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Minsel yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik seperti Simda.
“Ya, memang pemadaman listrik ini sangat mengganggu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Padahal kinerja sejumlah SKPD Minsel yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik, harus menerima pemadaman sepihak,” ketus sejumlah pegawai di kedua SKPD tersebut yang meminta tidak penting nama mereka ditulis. Tapi yang terpenting ketersediaan listrik harus nomor 1 agar pelayanan kami tidak terganggu dan dikeluhkan masyarakat. (sanlylendongan)