Petrus Rumbayar
Bitung – Tahapan pelaksanaan Pilwako Bitung bakal tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena terkendala kesiapan anggaran.
Menurut personil LSM Sakti, Petrus Rumbayar, usulan anggaran tahapan Pilwako yang diajukan KPU ke Pemkot Bitung tidak disanggupi tanpa alasan yang jelas.
“Dari informasi, untuk tahapan Pilwako mulai dari bulan September sampai Desember, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp5,6 miliar tapi Pemkot hanya menyanggupi Rp3 miliar,” kata Petrus kepada Beritamanado.com, Senin (17/06/2019).
Dengan informasi itu, Petrus menduga ada indikasi Pemkot Bitung sementara berupaya menghalangi tahapan Pilwako Bitung yang sudah harus mulai bulan Sepetember dengan pembentukan badan adhoc.
“Dari hitungan, untuk biaya gaji badan adhoc saja selama empat bulan tahapan diperkirakan memakan anggaran sebesar Rp3,9 miliar. Itu belum termasuk biaya pembentukan serta biaya lain-lain seperti administrasi,” katanya.
Dengan ketidaksiapan anggaran dari Pemkot itu, Petrus berharap tahapan Pilwako Bitung ditunda sampai ada kepastian ketersedian anggaran agar pelaksanaan Pilwako benar-benar jujur dan adil.
“Jika tetap dipaksakan dengan hanya anggaran Rp3 miliar, ditakutkan perekrutan badan adhoc ini asal-asalan hingga berimbas pada pelaksana Pilwako di tingkat kecamatan, kelurahan dan TPS bermasalah,” katanya.
Informasi itu dibenarkan Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampouw.
Menurutnya, pihaknya telah mengajukan kebutuhan anggaran tahapan Pilwako untuk empat bulan sebesar Rp5,6 miliar tapi hanya disanggupi Pemkot sebesar Rp3 miliar.
“Bayar honor badan adhoc saja selama empat bulan sebesar Rp3,9 miliar dan itu baru honor. Dan idealnya untuk tahapan selama empat bulan kami butuh anggaran sebesar Rp5,6 miliar,” katanya.
(abinenobm)
