Tomohon – Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon menggelar sosialisasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kota Tomohon dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Aula Happy Lyste, Kamis (12/12/2013)
Kepala Dinas PPKBMD Ir Harold Lolowang MSc mengatakan, salah satu dasar pelakasanaan kegiatan ini adalah nota kesepahaman Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Pemerintah Kota Tomohon tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Tujuan yang diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini adalah agar seluruh kepala SKPD serta para pengelola keuangan daerah di SKPD memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kota Tomohon dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Sementara Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak melalui staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ir Vonny Pontoh mengatakan sosialisasi ini akan diberi pencerahan sebagai gambaran umum bagaimana menjadikan program ini sebagai bagian dari rutinitas pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara.
“Berikut dengan teknis pelaporannya agar supaya kendala-kendala tersebut dapat teratasi dan optimis di tahun anggaran 2014 nanti Kota Tomohon semakin baik dalam mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang tertib, efisien, transparan, akuntabel dan auditabel. Setelah satu tahun mengamati dan menilai perubahan signifikan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Tomohon, pada tahun 2014 nanti Badan Pemeriksa Keuangan RI dapat mengakses data APBD Kota Tomohon secara oline dan realtime,” ujarnya.
Ditambahkannya, ini merupakan upaya preventif mencegah terjadinya transaksi mencurigakan serta menuju terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. “Ini merupakan yang pertama di Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah kedua setelah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan akses data secara oline dan realtime. Dan Pemerintah Kota Tomohon akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi contoh yang baik bagi seluruh pemerintah daerah,” ujar Pontoh.
