Manado – Perhatian besar diberikan komisi 1 DPRD kepada Biro Protokol KKP Pemprov Sulut yang dipimpin Plt Kepala Biro Clay June Dondokambey pada rapat pembahasan perubahan APBD tahun 2017, Senin (21/8/2017).
Wakil ketua komisi 1, Kristovorus Deky Palinggi, mengatakan Biro Protokol KKP juga membawahi hubungan masyarakat dan sosialisasi membutuhkan anggaran memadai. Anggaran Rp 26 Juta pengadaan pakaian seragam dinilai masih kurang.
“Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru nanti Biro Protokol KKP membutuhkan anggaran sosialisasi media paling sedikit 5 miliar. Anggaran 26 juta pengadaan seragam itu sedikit karena wibawa pimpinan tergambar dari penampilan orang-orang yang mendampingi,” jelas Deky Palinggi.
Anggota komisi 1 lainnya, Netty Agnes Pantow, meyakini anggaran perubahan yang disusun pimpinan Biro Protokol KKP sudah melalui pertimbangan matang. Meski begitu legislator Partai Demokrat ini memberikan masukan terkait penampilan baliho dan cara berkomunikasi dengan masyarakat.
“Saya menyarankan baliho Pemprov Sulut untuk gambar bapak Gubernur dan Wakil Gubernur harus di bagian atas baliho jangan di bawah. Pun, bagian protokol memberikan penjelasan akurat kepada masyarakat atas ketidakhadiran bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghilangkan kesan pilih-pilih,” terang Netty Pantow.
Plt Kepala Biro Protokol KKP, Clay Dondokambey yang didampingi Kabag Roy Saroinsong dan beberapa pejabat biro, pada rapat yang dipimpin Keua Komisi 1 Ferdinand Mewengkang, memaparkan PAGU anggaran pada perubahan APBD 2017 sebesar Rp21,6 Miliar, sekaligus memaparkan program anggaran.
Rapat pembahasan berlangsung singkat sekitar 30 menit. Anggota Komisi 1 yang hadir yakni, ketua Ferdinand Mewengkang, wakil ketua Deky Palinggi, sekretaris Jeanny Mumek, anggota Jems Tuuk, Eva Sarundajang, Denny Sumolang dan Netty Pantow. (JerryPalohoon)
