Melonguane – Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Baban Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan APBD Talaud 2013, hari ini, Senin (30/6) bakal tak dihadiri oleh bupati Drs. Costantine Ganggali ME.
Padahal sejumlah pejabat daerah baik dari pihak legislatif maupun eksekutif, sejak beberap hari yang lalu telah berada di Manado dalam rangka menghadiri penyerahan LHP BPK tersebut.
Taoi sayang, sang bupatinya sendiri tak menghadiri acara penyerahan LHP BPK tersebut, karena beliau baru tiba di rumah dinasnya di Melonguane, usai menghadiri acara peresmian Gereja di kampung halamanya desa Kakorotan.
Menyikapi hal tersebut, Justes Lindo selaku tokoh masyarakat Talaud mengaku kecewa dengan sikap bupati Costan Ganggali itu. Menurutnya, semestinya bupati harus hadir dalam penyerahan LHP BPK. Jangan berdiam diri begitu dong.
“Apalagi ini menyangkut pertanggungjawaban keuangan daerah. Sehingga bupati wajib harus hadir,”tukasnya.
Soal apakah lewat LHP BPK itu, Pemkab Talaud nantinya akan menerima opini Disclaimer atau Tidak Wajar (TW) dan atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bagi dia itu menjadi tanggungjawab pihak pemkab Talaud dan harus di pertanggungjawabkan kepada rakyat,”tegasnya.
Saya menduga, jangan-jangan ketidak hadiran bupati Costan Ganggali dalam penyerahan LHP BPK tersebut, menghindar dari temuan BPK terkait penggunaan keuangan daerah 2013 lalu,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Talaud Max Binilang SH ME kepada wartawan menjelaskan, rencana penyerahan LHP dari BPK ditunda.
“Senin (Hari ini, red) kami tak bisa menerima LHP BPK. Pasalnya kepala BPK Perwakilan Sulut sedang melakukan tugas luar,”jelasnya.
Disinggung opini yang bakal diterima, Binilang tak bisa memastikan.”Kami tidak bisa berprediksi. Tapi kita tunggu saja LHP dari BPK,”pungkasnya,”(hendra).
Melonguane – Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Baban Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan APBD Talaud 2013, hari ini, Senin (30/6) bakal tak dihadiri oleh bupati Drs. Costantine Ganggali ME.
Padahal sejumlah pejabat daerah baik dari pihak legislatif maupun eksekutif, sejak beberap hari yang lalu telah berada di Manado dalam rangka menghadiri penyerahan LHP BPK tersebut.
Taoi sayang, sang bupatinya sendiri tak menghadiri acara penyerahan LHP BPK tersebut, karena beliau baru tiba di rumah dinasnya di Melonguane, usai menghadiri acara peresmian Gereja di kampung halamanya desa Kakorotan.
Menyikapi hal tersebut, Justes Lindo selaku tokoh masyarakat Talaud mengaku kecewa dengan sikap bupati Costan Ganggali itu. Menurutnya, semestinya bupati harus hadir dalam penyerahan LHP BPK. Jangan berdiam diri begitu dong.
“Apalagi ini menyangkut pertanggungjawaban keuangan daerah. Sehingga bupati wajib harus hadir,”tukasnya.
Soal apakah lewat LHP BPK itu, Pemkab Talaud nantinya akan menerima opini Disclaimer atau Tidak Wajar (TW) dan atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bagi dia itu menjadi tanggungjawab pihak pemkab Talaud dan harus di pertanggungjawabkan kepada rakyat,”tegasnya.
Saya menduga, jangan-jangan ketidak hadiran bupati Costan Ganggali dalam penyerahan LHP BPK tersebut, menghindar dari temuan BPK terkait penggunaan keuangan daerah 2013 lalu,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Talaud Max Binilang SH ME kepada wartawan menjelaskan, rencana penyerahan LHP dari BPK ditunda.
“Senin (Hari ini, red) kami tak bisa menerima LHP BPK. Pasalnya kepala BPK Perwakilan Sulut sedang melakukan tugas luar,”jelasnya.
Disinggung opini yang bakal diterima, Binilang tak bisa memastikan.”Kami tidak bisa berprediksi. Tapi kita tunggu saja LHP dari BPK,”pungkasnya,”(hendra).