Manado, BeritaManado.com – Antropolog Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Mahyudin Damis mengapresiasi pemberian penghargaan kepada lima wakil rakyat di Sulawesi Utara (Sulut).
Menurut Mahyudin Damis, program dari Forum Pemantau Parlmen (FPP) itu, menjadi evaluasi sekaligus kontrol terhadap kerja-kerja legislator.
Hanya saja, Mahyudin menyayangkan figur penerima bukan berasal dari partai politik (parpol) besar.
Padahal, parpol ‘senior’ seharusnya lebih paham dalam menghasilkan kader parlemen beprestasi.
“Yang menerima dominan pendatang baru. Bahkan ada partai non seat di DPR-RI. Saya punya harapan ada juga dari partai-partai besar itu,” beber Mahyudin Damis kepada BeritaManado.com, Rabu (29/9/2021).
Mahyudin yang mendapat kesempatan menjadi pamateri pada malam penyerahan penghargaan, Selasa (29/9/2021), banyak memberikan kritikan dan ide membangun.
Dikatakan Damis, selain merakyat anggota DPRD mesti memiliki integritas.
Modal itu kata dia, akan membuat sang legislator disegani eksekutif.
Alhasil, semua aspirasi rakyat yang disampaikan menjadi prioritas pemerintah.
“Jangan cuma makan-makan ‘potas’, itu kepala dinas saja tidak mau dengar,” tegas Damis.
Selain itu, kata Mahyudin, anggota DPRD dituntut menjaga nama baik lembaga dan partainya.
Ini demi mencegah timbulnya sikap apriori dari publik.
“Karena contohnya sudah banyak. Terbaru Wakil Ketua DPR-RI yang berurusan dengan hukum,” ujarnya.
Damis juga mengkritik fungsi Undang-undang Parpol yang dinilainya tidak maksimal.
Saat ini kata Mahyudin, sosialisasi dan pendidikan politik dari parpol sangat lemah.
“Salah satu penyebabnya karena dana parpol tidak sampai ke desa. Tertahan di level atas. Padahal roda organisasi partai harus berjalan sampai ke kelurahan. Ini masalah besar yang kurang diperhatikan,” tegasnya.
Ia berharap kedepan fungsi dari UU Parpol dipertajam, semisal dengan melakukan revisi.
Diberitakan sebelumnya, FPP kembali memberikan penghargaan kepada lima wakil rakyat di Sulawesi Utara (Sulut), Selasa.
