AMURANG — Belum lama ini Pemkab Minahasa Selatan melakukan pengadaan mobil dinas (mobnas) di sejumlah instansi seperti Dinas PU jenis Toyota Hilux. Pengadaan ini menyusul dihadirkannya mobnas jenis Mitsubishi Pajero untuk Sekertaris Daerah (Sekda) Minsel. Namun disayangkan hadirnya sejumlah mobnas ini mulai memicu kecemburuan pada instansi lain yang hingga kini belum kebagian mobnas. Sontak mereka beranggapan ada terjadi diskriminasi mengingat usulan sama-sama telah diajukan dan disetujui anggarannya.
“Kalau mau jujur sebagaimana kebutuhan yang ada, kami juga sangat membutuhkan kendaraan operasional, karena selama ini masih tetap menggunakan kendaraan pribadi. Soal penghematan yang sering digembar-gemborkan, mengapa ada yang mendapatkan fasilitas pemerintah sedangkan yang lainya tidak. Kami rela jika peghematan dilakukan, tapi sehrusnya secara bersamaan, bukanya begitu sehingga otomatis menimbulkan kecemburuan,” ketus kepala SKPD yang meminta namanya tidak ditulis, siang tadi.
Apalagi sejumlah kepala dinas sudah menggunakan kendaraan pribadi, tapi biaya operasionalnya tidak juga dapat ditanggung kas daerah. Padahal seharusnya fasilitas tersebut tidak didapatkan, namun harus mengeluarkan biaya pribadi lagi dari pada yang telah mendapatkan fasilitas tersebut, jelas hal ini menimbulkan kecemburuan.
“Jika saja mobnas sebelumnya tidak di Dem, sehingga melangkahi aturan, maka tidak seperti ini. Kan seharusnya terlebih dahulu ada mobnas pengganti baru kemudian dapat di Dem. Nah, hal inilah yang terjadi sekarang ini banyak yang belum mendapatkan kendaraan pemerintah untuk menunjang kinerja dinas yang ada,” katanya. (ape)
