Manado, BeritaManado.com — Penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dari tahun 2024 ke 2025 dinilai sebagai hal yang tampah-tambah urusan saja.
Hal itu ditegaskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Billy Lombok saat dihubungi BeritaManado.com, Minggu (5/3/2023).
Menurutnya dengan ditundanya Pemilu itu berarti menyetujui manajemen tambah-tambah urusan saja.
Terkait hal itu, Sekreatris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demorkat Sulawesi Utara ini memberikan beberapa catatan sekaligus penegasan.
Pertama, menentukan dasar hukum yang tepat, karenan menunda pelaksanaan Pemilu tidak ada dasar hukumnya sama sekali.
Kedua, rakyat berpotensi kehilangan hak konstitusinya dalam menentukan Presiden, Wakil Presiden dan para wakil rakyatnya.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan, yang akan memegang kekuasaan sementara jika Pemilu ditunda siapa dan siapa juga yang akan mengfawasinya. Konstitusi sendiri jelas dan tegas tanpa tawar-tawar memberi mandate 5 tahun untuk satu periode pemerintahan atau jabatan,” kata Billy Lombok.
Demikian juga diungkapkan Billy Lombok untuk DPR RI dan DPRD nantinya akan ada kekosongan beberapa tahun dan hal itu tidak boleh terjadi.
Ketiga, bila kemudia Pemilu ditunda dan momentumnya dikomparasi dengan proporsional tertutup, maka akan timbul riak-riak yang tidak perlu.
“Kita sama-sama tahu bahwa dari 9 Fraksi yang ada di DPR RI, 8 diantaranya menolak sistem proporsional tertutup,” tandas Billy Lombok.
Ditambahkannya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengatakan bahwa merubah sistem Pemilu hanya boleh terjadi jika negara Indonesia mengalami kegentingan seperti pada tahun 1999.
“Saat ini tidak ada situasi yang mengalami tingkat kegentingan yang dapat bermuara pada merubah ketentuan-ketentuan hukum yang sudha ada, termasuk yang berhubungan dengan Pemilu,” ujarnya.
Dibalik hal tersbeut, Billy Lombok seakan bertanya-tanya mungkinkah ada scenario tertentu yang akan menimbulkan kegentingan politik?
“Jadi mungkin jalan terbaik saat ini adalah mempersilahkan rakyat menimbang, memikirkan siapa kandidat untuk memimpin negara atau daerah Sulut tercinta ini,” tandasnya.
(Frangki Wullur)
