Manado — PT Mega Corpora merupakan satu-satunya pemegang saham Bank SulutGo (BSG) dari pihak swasta diluar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah se-Sulut dan Gorontalo serta Kopkar Bank Sulut.
PT Mega Corpora sebelumnya masuk ke Bank Sulut dengan membeli 658.328 lembar saham atau setara 24,9 persen senilai Rp 65.832.800.000 sesuai keputusan rapat pemegang saham pada 23 November 2011 silam.
Adapun realisasi penyetoran dana saat itu diresmikan dalam acara penandatanganan MoU Kerja Sama Investasi Pembangunan di Sulut dan Penyerahan Dana Setoran Modal dari Mega Corpora kepada Bank Sulut di kantor Bank Sulut, Manado, pada Rabu (21/12/2011).
Kini, sesuai yang informasi pada laman web BSG, kepemilikan jumlah saham PT Mega Corpora naik menjadi 2.031.376 lembar (24,9 persen) senilai Rp. 203.137.600.000.
Bagi Dr Jerry Massie, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jakarta, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu untuk mempertimbangkan pembelian kembali (buyback) saham yang telah dilepas ke PT Mega Corpora sejak 2011 silam.
“Bila saham pihak swasta dalam hal ini PT Mega Corpora nantinya akan dibeli kembali oleh pemerintah maka otomatis keseluruhan saham menjadi milik pemerintah Provinsi Sulut dan Gorontalo, daerah-daerah serta pihak karyawan melalui Kopkar,” kata Jerry Massie.
Dengan kepemilikan 100 persen oleh pemerintah maka keuntungan yang didapat juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat melalui kegiatan pemerintah.
Menurutnya, jika PT Mega Corpora menarik dividend yield atau jumlah deviden saham tahunan mereka maka impact-nya menunjukkan ada potensi passive income yang menarik dari saham yang dimilikinya.
“Tentu kalau ada saham swasta, maka keuntungan hanya akan menjadi profit semata bagi pihak swasta, meskipun bisa juga sebagian dikembalikan dalam bentuk investasi ke daerah-dearah tapi tentu terbatas karena swasta kan profit oriented. Akan berbeda kalau pemerintah,” ungkapnya.
Hal lain menurut Massie, buyback dilakukan karena pemerintah daerahlah yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap BSG.
“Buyback akan memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dalam jangka panjang karena pemerintah daerahlah secara langsung memiliki kepentingan. Contoh layanan kasda online yang memudahkan pemerintah memantau transaksi keuangan daerah, serta produk lain yang dapat dibuat khusus bagi pemerintah daerah,” beber Massie.
Massie menambahkan, nantinya ke depan, BSG dapat mendanai kegiatan pemerintah melalui pinjaman daerah.
“Banyak keuntungan yang akan didapat bagi daerah-daerah yang bergabung dengan BSG, selain akan mendapat keuntungan dari segi pendanaan kegiatan proyek-proyek infrastruktur melalui pinjaman daerah maupun investasi bagi daerahnya juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang akan dikembalikan bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Massie.
(rds)
