Jakarta BeritaManado.com – Pembersihan di tubuh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akibat dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022 disebut langkah tepat.
Walau menyebut sebagai langkah tepat, namun Pengamat komunikasi politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, tidak menampik bahwa langkah ini juga sarat politik.
Pasalnya, kasus ini menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, yang turut menjadi saksi dan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.
Bukan hanya itu, penyidikan kasus ini pun hampir berbarengan dengan dugaan mulai renggangnya hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.
Sementara deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem juga diduga jadi pemicunya.
Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir santer terdengar Jokowi sudah menyiapkan pengganti Plate di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, info yang didapat dari lingkaran Istana Negara, sudah ada dua nama yang menjadi kandidat pengganti Plate, yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebagai Ad Interim Menkominfo.
“Saya kira semua reshuffle pasti begitu (terdapat kepentingan politik), termasuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo apalagi momentumnya berdekatan,” kata Dedi saat dihubungi Suara.com, pada Rabu (15/2/2023).
Dirinya mengingatkan agar momentum pencopotan Plate dari Kominfo jangan sampai menjadi bumerang bagi Jokowi karena dianggap menyerang Nasdem.
“Jangan sampai nanti kemudian ini membiaskan publik. Artinya kriminalitas yang terjadi di Kominfo itu nanti dipropagandakan sebagai serangan penguasa terhadap Nasdem karena faktor deklarasi Anies. Ini kan justru jadi tidak produktif,” ujar Dedi.
Karenanya pengusutan kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022 tidak boleh berhenti di internal Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengingat proyek tersebut turut dikerjakan BUMN lainnya.
“Artinya apa? Kalau ingin sungguh-sungguh berantas korupsi dalam bidang ini, saya kira Kominfo tidak bisa dijadikan tersangka secara perorangan. Artinya akan melebar, karena pekerjaan mereka koordinasi dengan yang lainnya,” kata Dedi.
Peluang Plate Jadi Tersangka
Jhoni G Plate untuk pertama kalinya telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Selasa (14/2/2023) kemarin.
Sekjen Partai NasDem itu diperiksa dari pukul 09.05 WIB hingga pukul 18.00 WIB.
Dia dicecar sebanyak 51 pertanyaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara pada kasus dugaan korupsi tersebut.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi mengatakan, peluang Plate jadi tersangka masih terlalu dini.
“Ini kan masih terlalu dini. Masih kami dalami,” kata Kuntadi, saat menggelar konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
(jenlywenur)
