Tiga unit homestay yang sementara dibangun di Desa Timbukar
Sonder, BeritaManado.com — Pembangunan tiga unit homestay di Desa Timbukar Kecamatan Sonder yang hampir rampung dikabarkan mendapatkan protes dari sejumlah warga.
Hal tersebut diduga karena pembangunan homestay tersebut tidak berdasarkan musyawarah yang melibatkan komponen masyarakat.
Bahkan aksi protes tersebut sampai beredar ke salah satu akun Instagram dengan nama Lambe Kawanua.
Terkait hal tersebut, Hukum Tua Desa Timbukar Denny Engka yang dikonfirmasi BeritaManado.com, Senin (28/8/2023) membenarkan adanya aksi protes tersebut.
“Pembangunan homestay ini adalah hasil dari aspirasi yang diperjuangkan Anggota Komisi V DPR RI Djendri Keintjem ke Kementerian Desa RI, sehingga kami mendapatkan bantuan dana dari APBN 2023,” ungkap Denny Engka.
Ditambahkannya bahwa pembangunan fasilitas homestay tersebut akan diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengrus Cabang (DPC) Indonesia Home Stay Association (IHSA) Kabupaten Minahasa Frangki Wullur SE.Par mengatakan bahwa diluar permasalahan yang ada, keberadaan sarana akomodasi di sekitar objek wisata akan sangat menunjang.
“Dampaknya sangat positif karena dapat menopang perekonomian desa asalkan dikelola dengan manajemen pelayanan serta operasional yang baik dan benar,” katanya.
Ditambahkannya, sebagai asosiasi yang belum lama terbentuk ini, IHSA Kabupaten Minahasa akan bersama-sama Pemeritnah Desa yang ada di seluruh Minahasa untuk memberikan pendampingan, sehingga kedepan pengembangan sektor pariwisata didalamnya termasuk usaha homestay dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pengrus Daerah (DPD) IHSA Sulawesi Utara Jelly Walansendow mengatakan bahwa sesuatu yang positif hendaknya didorong bersama agar bisa bermanfaat bagi banyak orang.
“Jika ada kendala, kiranya hal itu dapat diselesaikan secara baik tanpa mengabaikan aspek-aspek ekonomi kerakyatan yang adil dan merata. Kesimpulannya, semua yang baik harus didukung, namun tetap perlu mendapatkan pengawasan dari masyarakat,” harapnya.
(Frangki Wullur)
