Manado, BeritaManado.com — Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci penanganan pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air.
Topik ini menjadi isu hangat pada webdiskusi yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indoensia (AIPI) Manado bekerja sama dengan Perkumpulan Perempuan untuk Demokrasi dan Kebudayaan (PEKA) Sulut lewat aplikasi Zoom, Senin (1/6/2020).
Pandangan Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universita Sam Ratulangi, Prof Dr William Areros, menjadi salah isu menarik.
William Areros, blak-blakan mengatakan masalah penanganan wabah corona akibat kurangnya keterbukaan komunikasi antara pemerintah di level pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Kondisi itu kata Areros, lantas membuat tumpang tindih kebijakan.
“Contohnya dalam hal anggaran dan sebagainya. Hal demikian membuat masyarakat bingung,” terangnya.
William Areros, juga mengkritik akurasi data yang dinilainya belum sempurna.
Menurut dia, banyak kasus penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran karena sinkronisasi dari pusat data belum padu.
Alhasil, saling melempar tanggung jawab terjadi di lapangan.
“Bahkan pejabat tingkat kabupaten merasa lebih hebat dari gubernur. Sifat-sifat seperti ini yang menjadi kelemahan kita,” jelasnya.
Pengurus Pusat AIPI, Dr Sri Nuryanti sependapat dengan William Areros.
Ia menuturkan, semua negara kini mengalami dilema menerapkan aturan dalam memerangi corona.
Di Indonesia, ia mengakui antara pusat dengan daerah kadang berbeda menerapkan kebijakan.
Menurut Nuryanti, setiap kementerian mempunyai otoritas mengeluarkan program, sehingga praktik di lapangan berbeda.
“Kemendagri usulkan Pilkada 2020. Namun Kemenkes berharap dilanjutkan jika keadaan normal. Lagi-lagi ini membuat publik bingung,” bebernya.
Sri menambahkan, aroma politik turut mempengaruhi implementasi program yang sudah diterbitkan pemerintah.
“Ini antara yang sudah move on dan belum. Jadi kadang tidak searah,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
