Presiden Jokowi Berikan Apresiasi
Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap program perumahan bersubsidi. Sayangnya, pembangunan perumahan di berbagai daerah masih mengalami masalah perizinan.
Namun, permasalahan itu kini bisa diatasi oleh sejumlah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Presiden Jokowi sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang memudahkan perizinan bagi pengembang yang ingin membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada pembukaan Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017 di Jakarta (11/8/2017).
Presiden menegaskan, “Ijin untuk perumahan kini hanya 6,5 jam. Ini perlu mendapatkan apresiasi. Saya kira sudah kuno kalau ijin sampai berbulan-bulan.”
Presiden Jokowi juga menyebutkan, apresiasi kepada Pemerintah Daerah tidak hanya piala saja, tetapi juga program infrastruktur yang bisa mendongkrak perekonomian di daerah.
Pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berkontribusi signifikan pada kemudahan layanan perizinan pembangunan rumah untuk MBR dalam rangka Program Satu Juta Rumah.
Penghargaan disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Untuk kategori Provinsi yang mendapat penghargaaan adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
Sementara, untuk kategori kabupaten/kota yang meraih penghargaan adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, Pemkab Bandung, Pemkab Malang, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Pemkot Pontianak dan Pemkot Manado.
“Kami memberi penghargaan pada Pemprov, Pemkab, Pemkot yang memberi kontribusi dalam kemudahan perizinan pembangunan rumah. Contoh, di Pontianak izin sekarang dapat diperoleh hanya dalam waktu 6,5 jam,” kata Menteri Basuki dalam laporannya kepada Presiden Jokowi.
Menteri Basuki menambahkan, untuk mengurangi backlog perumahan, Pemerintah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015.
Program ini merupakan gerakan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia Usaha (pengembang) dan masyarakat untuk menyediakan hunian yang layak, khususnya bagi MBR.
Usai pembukaan IPEX 2017, Presiden Joko Widodo dan Menteri Basuki menyaksikan akad kredit kepada 1.393 debitur BTN senilai Rp 167,6 miliar.
Akad kredit tersebut meliputi, 363 debitur dengan nilai Rp 44 miliar melakukan akad kredit di JCC Jakarta dan 1.030 debitur lainnya senilai Rp 123 miliar dilakukan di kota lain.
IPEX 2017 digelar dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2017 yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus dengan tema Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera.
Pameran diramaikan 201 booth, terdiri dari 117 booth non-MBR dan 84 booth MBR. Jumlah transaksi IPEX 2017 sebesar Rp 5 triliun atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 4,5 triliun.(***/rds)
