Manado – Sikap pemerintah yang tidak tegas dengan perilaku ormas di Indonesia mengundang penyesalan dari masyarakat Sulawesi Utara.
Seruan tegas diungkapkan Billy Lombok SH, legislator Sulawesi Utara yang pernah memimpin pemuda GMIM 9 tahun.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah paham hukum positif di Indonesia.
“Contoh saja bila dewan gereja dunia mengeluarkan seruan apakah kemudian menjadi hukum di Indonesia? Kami meminta pemerintah tegas dan jangan ada unsur di Indonesia yang memanas-manasi keadaan,” jelas Billy Lombok kepada BeritaManado.com, Senin (19/12/2016).
Dia pun mengingatkan pemerintah agar menegakkan hukum dalam kaitannya dengan keadaan investasi Indonesia.
“Kita percaya ekonomi negara akan kuat bila ditunjang iklim yang baik, apalagi bila ada dugaan premanisme, mengadakan sweeping. Tegas berarti memberikan contoh, contoh tegaknya hukum agar ada efek jera,” tukas Billy Lombok lagi.
Tentang kondisi nasional, Billy Lombok menyampaikan bahwa hukum negara tidak mengenal mayoritas dan minoritas.
“Mungkin bila ada ketersinggungan atau mungkin sekedar issue, bila ada pemilik toko yang katanya memaksakan suatu kebijakan tentang kostum, tapi perlu dipahami kostum yang dimaksud tidak ada hubungan langsung dengan keadaan alkitab, itu merupakan bagian dari budaya internasional pada bulan Desember.
Kami ingatkan bahwa tidak ada yang indekost di Indonesia, kami minta semua pihak berpikir dan bertindak bijak, dewasa jangan main hakim sendiri, pintu komunikasi selalu ada, pemerintah jangan tinggal diam, kami meminta tindakan sesuai konstitusi, tapi kami menyerukan agar umat tidak terprovokasi, buktikan kasih yang Yesus ajarkan,” seru Lombok.
Sebelumnya diberitakan, FPI Surabaya melakukan sweeping di mall dan pusat perbelanjaan, Minggu (18/12/2016). Massa FPI menggelar pawai ta’aruf guna mensosialisasikan Fatwa MUI No 56/2016 tentang Hukum Penggunaan Atribut Keagamaan Nonmuslim di mal-mal dan pusat perbelanjaan. Terutama atribut Natal. (JerryPalohoon)
