AWALNYA Kota Bitung hanya dijadikan sebagai tempat berlindung dan beristrahat bagi para nelayan tradisional dari amukan cuaca gelombang. Namun lambat laun Kota Bitung yang awalnya dipenuhi dengan rawa mengalami perkembangan pesat hingga menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk Sulawesi Utara dari wilayah Laut.
Dari sejarah, munculnya Bitung tidak terlepas dari perjuangan seorang yang bernama Simon Tudus sebagai Tunduang Wanua Bitung. Berawal dari satu tekad untuk membuka sebuah huma di kawasan yang terletak di tepian pantai.
Simon mendirikan sebuah gubuk di bawah pohon besar diantara sekian banyak pohon bitung yang tumbuh subur di daerah rawa. Pohon itu tumbuh di rentang pagar Pos I Pelabuhan Kota Bitung sekarang dan kurang lebih 30 meter dari tepian pantai saat air pasang naik.
Keberadaan gubuk di huma tentunya menjadi tempat berteduh khususnya ketika laut kurang bersahabat. Setiap orang yang mencari tempat berteduh, Simon Tundus akan menjawab di gubuk bawah pohon bitung. Suatu ketika Simon Tudus sedang berteduh setelah menyaksikan banyaknya nelayan berdatangan secara bergantian, tidak saja dari sekitar Tonsea, Sangihe Talaud dan Maluku, Habibu dan Papagami yang beragama Islam, ia melihat suatu hal yang mengagumkan yakni bermacam-macam burung silih berganti hinggap di pohon bitung.
Atas peristiwa ini ia berfirasat bahwa suatu waktu tempat ini akan didiami oleh banyak suku bangsa. Dalam Kamus Sangirees-Nederlands Woordenboek yang diedit oleh Mr. K.G.F. Stellen dan Drs. W.Aerbersold dari penulis N. Adrian, 1893, cetakan terakhir tahun 1959, kata Bitung adalah nama sebuah pohon, Stevige Koroestige Boom. Dalam bahasa botani disebut Hivia Hospital
Dari sekian banyak pertemuan para nelayan maka kata bitung (Witung) sudah beralih makna dari nama pohon ke penunjukan tempat. Akhirnya makna ini berkembang sampai sekarang. Para pemukim beragama Kristen terdiri dari Elias Lontoh Sompotan, Daniel Mais Pongoh, Hendrikus Langie Langelo, Martinus Langelo, Andries Rompis, Mais Pantow, Benyamin Wangi, Andries Hendrik Dulang Kansil dan Yesaya Malalutan. Mereka inilah antara lain penduduk Bitung pertama setelah Simon Tudus yang merupakan perintis terbentuknya Desa Bitung (Negeri Bitung).
Pada tanggal 1 Januari 1918 Bitung diakui oleh Pemerintah Belanda sebagai suatu negeri, walaupun pengesahannya baru pada tanggal 1 Januari 1928 setelah dikeluarkan beslit oleh pemerintah. Tahun 1926 Theopilus Bawotong, Frederik Tidatu dan Hendrik Dulok Kansil mewakili penghuni Desa Bitung menghadap Hukum Besar Tonsea di Aermadidi.
Tahun 1927 Bitung menjadi desa di bawah Kehukumtuaan Madidir dengan Elias Lontoh Sompotan, cucu mantu Simon Tudus diangkat menjadi kepala jaga tuduan. Tahun 1927 Elias Lontoh Sompotan diangkat menjadi Hukum Tua sampai tahun 1928, dan diganti oleh H.L.Langelo.
Pada 1 Juli 1947 Bitung menjadi distrik bawahan yang berdiri sendiri terpisah dari distrik bawahan dengan luas wilayah 19.870 Ha, terdiri dari 13.428 jiwa tersebar pada 11 desa. Tahun 1964 dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 244 Tahun 1964, Bitung ditetapkan menjadi satu Kecamatan dengan jumlah penduduk 32.000 jiwa tersebar pada 28 desa dengan luas wilayah 29,79 km².
Tahun 1967 dibentuklah Kantor Penghubung atau Wakil Bupati Minahasa di Bitung, sebagai koordinator seluruh Pemerintahan dan Pembangunan. Tahun 1968 Gubernur Propinsi Sulawesi Utara membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bitung. Awal April 1971 Bupati Minahasa menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari Penghubung Bupati Minahasa di Bitung.
Pada tanggal 2 Juli 1974, Gubernur Propinsi Sulawesi Utara mengangkat Wempi A. Worang sebagai kepala atas 3 lembaga yakni Penghubung Bupati, Camat dan Kepala Dinas Pembangunan Bitung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, maka pada tanggal 10 April 1975 Kecamatan Bitung diresmikan sebagai Kota Administratif yang pertama di Indonesia, dengan luas wilayah 304 km² terdiri dari 3 kecamatan dan 35 desa. Yakni Kecamatan Bitung Utara, Kecamatan Bitung Tengah dan Kecamatan Bitung Selatan.
Dengan semakin berkembangnya Bitung yang kemudian dijuluki Kota Serba Dimensi yaitu Kota Pelabuhan, Kota Industri, Kota Perdagangan, Kota Pariwisata dan Kota Pemerintahan, pada tanggal 10 Oktober 1990 Kota Administratif Bitung meningkat statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990, dengan luas wilayah 304 km², 3 kecamatan dan 44 kelurahan.
Drs. S.H. Sarundayang merupakan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Bitung yang pertama. Pada tahun 1995, sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 terbentuklah Kecamatan Bitung Timur hasil pemekaran dari Kecamatan Bitung Tengah. Dengan demikian Kota Madya Bitung menjadi 4 wilayah kecamatan. Memasuki era otonomi daerah, penyebutan kotamadya dirubah menjadi “kota” sehingga menjadi “Kota Bitung”.
Pada tanggal 14 Desember 2001 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 100 Tahun 2001 Kecamatan Bitung Tengah mekar menjadi dua kecamatan bertambah Kecamatan Bitung Barat sehingga sejak saat itu jumlah kecamatan di Kota Bitung menjadi 5 kecamatan. Jumlah kelurahan juga mekar menjadi 60 dari sebelumnya yang 44 kelurahan.
Dan akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2007 kembali Kota Bitung mengalami pemekaran sehingga menjadi 8 kecamatan dan 69 kelurahan terdiri dari, Kecamatan Ranowulu meliputi 11 kelurahan, Kecamatan Matuari meliputi 8 kelurahan, Kecamatan Girian meliputi 7 kelurahan, Kecamatan Madidir meliputi 8 kelurahan, Kecamatan Maesa meliputi 8 kelurahan, Kecamatan Aertembaga meliputi 10 kelurahan, Kecamatan Lembeh Utara meliputi 10 kelurahan dan Kecamatan Lembeh Selatan meliputi 7 kelurahan.(disadur dari berbagi sumber/bersambung)
