Bitung, BeritaManado.com – Tudingan calon wali kota, Max Lomban terhadap Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bitung, Edison Humiang tidak berlaku netral dianggap membahayakan stabilitas Pilkada.
Apalagi kata pemerhati pemerintahan Kota Bitung, Muzaqir Boven, jika tudingan itu tidak dapat dibuktikan makan imbasnya sangat berbahaya ke tahapan Pilkada karena mengarah ke black campaign.
“Tudingan itu harus dibuktikan, jangan sampai ini menjadi black campaign kepada Pjs Wali Kota Bitung. Bahaya jika tidak terbukti karena mengancam stabilitas Pilkada dan harusnya Pak Max menyadari itu,” kata Muzaqir, Kamis (01/10/2020).
Seharusnya kata dia, Max yang selama ini mengaku-ngaku sebagai birokrat dan politisi “hebat” sadar betul apa yang dikampanyekan.
Dan sebagai birokrat, jika memang ada indikasi Pjs tidak netral harusnya tahu kemana menyampaikan, yakni Bawaslu, bukan malah dijadikan sebagai bahan kampanye dan terkesan memprovokasi masyarakat untuk melawan Pjs Wali Kota Bitung.
“Tapi, ya sudahlah ini sudah terjadi dan dari kejadian ini kelihatan tingkat kedewasaan seorang pemimpin dalam menyikapi semua persoalan. Yang jelas saat ini Pak Edison sementara bekerja mengajak semua jajaran Pemkot termasuk THL, Pala dan RT untuk bersikap netral selama Pilkada,” katanya.
Apa yang sementara dikerjakan Edison kata dia, harusnya disuport oleh semua pasangan calon (Paslon) termasuk Max, karena tujuannya untuk mewujudkan Pilkada berkualitas dan itu sesuai perintah Undang-undang.
“Pak Edison menginginkan Pilkada Kota Bitung ini menjadi sebuah Pilkada yang damai. Dan harus diingat, Beliau adalah mantan pejabat di Kota Bitung yang dikenal oleh semua orang baik sepak terjangnya, mulai dari masih menjabat kepala dinas hingga Sekda,” katanya.
Iapun yakin Edison mampu mengemban amanah yang diberikan Mendagri sebagai Pjs, apalagi jabatannya sebagai Asisten I Pemprov Sulut untuk mensukseskan Pilkada Kota Bitung.
“Sebagai masyarakat Kota Bitung saya mendukung apa yang sementara dilakukan Pak Edison saat ini yakni menjaga netralitas jajaran Pemkot. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa Pak Max yang kelabakan ketika Pjs sementara menegakkan aturan netralitas. Ada apa? Kalau memang tidak terima dengan kebijakan Pjs, silakan buat laporan ke Bawaslu,” katanya.
(abinenobm)
