Bitung, BeritaManado.com – Kepala Staf Presiden RI, Jendral TNI (Purn) DR Moeldoko melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, Jumat (24/6/2022).
Pertemuan itu adalah rapat kerja (Rakor) Kantor Staf Presiden (KSP) melibatkan mitra strategis KSP dan digelar di Marriot Harbour Bay Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Moeldoko menyampaikan, Rakor bertujuan memecahkan kebuntuan atau persoalan yang ada di tengah masyarakat, termasuk persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kecil.
“Kita harus hadir untuk memberikan kepastian bagi masyarakat, agar semua yang disampaikan oleh presiden baik itu pernyataan dan program pembangunan benar-benar dapat terlaksana dengan baik,” kata Moeldoko.
KSP kata Moeldoko, memiliki tugas yang sangat mulai, yakni bagaimana membedah semua persoalan yang menjadi hambatan dalam pekerjaan. KSP hadir ketika ada hambatan komunikasi koordinasi antar kementerian lembaga.
“Kami ingin pastikan, keinginan, perintah pernyataan dan stetemen presiden harus dijalankan. Karena sering didengar pernyataan presiden berikan pernyataan ke publik melalui media. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan pernyataan janji oleh seorang Presiden bisa berjalan baik di lapangan,” katanya.
Untuk itulah, betapa pentingnya keberadaan KSP melakukan pekerjaannya. Jika ada dari KSP mendatangi langsung ke kementerian dan Lembaga, itu perintah dari Kepala KSP.
“Dan apa yang dilakukan itu untuk komunikasi bukan mencari kesalahan maupun kelemahan, melainkan ingin pastikan semua apa yang disampaikan Presiden berjalan dengan baik,” katanya.
Terkait dengan penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional, kata dia, ada beberapa hal atau isu lokal yang perlu menjadi isu Nasional.
Pertama, kata Moeldoko, rakor ini dapat menjadi titip terang, tidak ada diskusi yang bertele-tele, lewat penanganan dan regulasi dari Kementerian dan Lembaga.
Masyarakat harus benar-benar butuh kepastian,jangan masyarakat menunggu tidak pastian.
“Kedua, isu BBM subsidi untuk para nelayan, dibeberapa tempat yang kami kunjungi sama bahasanya mereka kesulitan padahal ada subsidi BBM. Untuk itu, Rakor ini diagendakan untuk memecahkan persoalan,” katanya.
Selain itu, ada tujuh isu lewat Rakor itu bisa diselesaikan bersama. Seperti persoalan finance, keamanan kawasan perlu dicarikan solusinya dengan baik.
Sementara itu, Maurits menyatakan dalam Rakor juga ada penandatanganan kesepakatan bersama terkait penyaluran BBM subsidi bagi nelayan kecil.
Maurits mengatakan, Kota Bitung menjadi pilot project program KSP tentang Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan,
“Intinya dalam melaksanakan program dari KSP, dibawah kepemimpinan Pak Moeldoko, kami mengacu pada identifikasi dan inventarisasi. Agar benar-benar apa yang diinginkan KSP, untuk memberikan solusi dari tidak pastian masyarakat terlaksana dengan baik,” kata Maurits.
(abinenobm)
