Manado, BeritaManado.com — Sampah di Kota Manado kian memprihatinkan.
Bahkan, untuk menanganinya butuh campur tangan Pemprov Sulut.
Antropolog Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Drs Mahyudin Damis MHum prihatin dengan kondisi ini.
Menurut Mahyudin Damis, persoalan ini bukan karena ketidakmampuan Pemkot Manado.
“Kalau soal sarana dan prasarana, Manado punya, bahkan jauh lebih banyak dari daerah lain. Bukan pula persoalan acuh tak acuh,” kata Mahyudin kepada BeritaManado.com, Jumat (5/2/2021).
Ia melihat, masalah krusial terjadi akibat minimnya tanggungjawab Pemkot Manado terhadap publik.
“Alhasil, implikasi sosial politiknya juga buruk di mata publik,” tegas Mahyudin.
Damis berharap pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi pimpinan pemerintahan selanjutnya.
“Semoga ada terobosan yang membuat publik tersenyum nantinya,” harapnya.
Darurat Sampah
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Manado, Lucky Datau menyebut ibukota Provinsi Sulut darurat sampah
Hal ini kata Lucky Datau, bukti kegagalan Dinas Lingkungan Hidup memanajemen programnya.
“Awalnya, permasalahan sampah hanya di TPA Sumompou, tapi sekarag ditambah dengan pengurangan tenaga harian lepas (THL) di lapangan,” tegas Lucky.
Kebijakan ini, kata Datau, membuat persoalan sampah makin fatal.
“Kenapa dikurangi, justu menjadi warisan buruk,” bebernya.
Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sekarang dibutuhkan koordinasi dengan Pemprov membantu Manado.
Apalagi, dampak dari sampah sangat luas terutama menyangkut kesehatan masyarakat.
“Pembangunan TPA Regional Ilo-ilo bukan jalan keluar, itu solusi jangka panjang,” terang Lucky.
Ia menegaskan, yang mendesak dilakukan adalah mengembalikan THL di Kecamatan Tuminting 33 orang dan Wenang 40 orang.
