MANADO – Meskipun bagian dari anggota DPRD Sulut, legislator senior dari Partai Golkar, Victor Mailangkay terus mengkritisi lembaga DPRD sendiri. Menurut Mailangkay, saat ini belum ada suatu pertanggungjawaban lembaga DPRD yang terukur dan jelas. Bahkan pertanggungjawaban sebagai pribadi seorang wakil rakyat hanya dalam masa reses dan tidak dirinci bentuk pertanggungjawabannya.
“Waktu lalu saya tegaskan kinerja DPRD dimata rakyat menurun. Mengapa demikian, karena hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban DPRD yang terukur dan jelas baik DPRD sebagai lembaga maupun anggota DPRD sendiri secara personal. Dalam UU 27 tahun 2009 khususnya pasal 300K, disebutkan pertanggungjawaban politis dan etis anggota DPRD itu terjadi hanya dalam masa reses.”
“Tapi tidak dirinci model pertanggungjawabannya seperti apa. Terus, apakah pertanggungjawaban kita hanya terjadi dalam masa reses saat bertemu dengan konstituen, kemudian bentuknya seperti apa. Itu antara lain yang membuat tingkat kepercayaan rakyat kepada DPRD menurun,” jelas Mailangkay.
Untuk itu, menurut politisi yang saat ini duduk sebagai anggota komisi II DPRD Sulut, kedepan perlu adanya mekanisme yang jelas dan terukur bentuk pertanggungjawaban DPRD sebagai lembaga dan pertanggungjawaban sebagai anggota DPRD yang adalah wakil rakyat.
“Ini sangat penting, perlu ada rancangan dan rumusan baru agar pertanggungjawaban baik itu sebagai lembaga DPRD terkait fungsi dan wewenangannya serta bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD secara personal terkait tugas dan kewajibannya agar DPRD mendapat legitimasi dari rakyat. Saat ini, legiti-masi DPRD hanyalah bentuk Surat keputusan dari Guber-nur dan Mendagri sebagai anggota DPRD tapi belum mendapat legitimasi dari rakyat yang justru paling penting sebagai seorang wakil rakyat,” pungkas mantan wakil ketua DPRD ini. (is)
