Ir Philip Ato Liuw
Eksekutif-Legislatif Mulai tak Sejalan
AMURANG—Antara eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan, sepertinya tak sejalan lagi. Pasalnya, kedua lembaga pemerintahan tersebut masing-masing bersikeras untuk menindaklanjuti apa yang terjadi belakangan ini. Sebagai contoh, masalah rolling pejabat eselon III dan IV. Termasuk diantaranya, pergantian kepala sekolah (Kepsek) tak melalui kajian serta tak ada rekomendasi dari yayasan bersangkutan.
Seperti yang diutarakan anggota Komisi I bidang Pemerintahan dan Kesra DPRD Minsel Ir Philip Ato Liuw didampingi Jelly Rindorindo ketika bersua dengan wartawan beritamanado, Rabu (9/11) tadi.
‘’Bahwa, terlihat kini antara eksekutif dan legislatif tak sejalan lagi. Kenapa saya katakan demikian. Karena memang, sama-sama bersikeras akan melakukan sesuai tupoksinya. Tetapi, toh sudah berjalan sesuai tupoksi. Namun, apa mau dikata semuanya tak berjalan sesuai harapan masyarakat Minsel,’’ ujar Liuw yang dibenarkan Rindorindo.
Lanjut personil Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) ini, kalau seterusnya masing-masing lembaga bersikeras. Maka, dipastikan tak akan berjalan maksimal. Sebagai contoh, pihak legislatif mengundang hearing Tim Baperjakat terkait masalah rolling belum lama berselang.
‘’Toh, sudah dilayangkan surat kedua kalinya, pihak Baperjakat baru datang. Namun demikian, harusnya Ketua Tim Baperjakat Drs MC Kairupan, Msi-lah yang harus datang. Tetapi, justru disurulah anggota Asisten I Drs Denny Rindengan, Plt Asisten III Drs James Tombokan dan Plt Kepala BKDD Drs Joutje Dehoop, MSi. Ada lagi, Sekretaris BKDD yang sekaligus merangkap sekretaris Tim Baperjakat Drs Wemmy Lengkong, SSos SH MSi,’’ ungkap Liuw dengan nada keras.
“Maka, saya sebut antara eksekutif dan legislatif Minsel seperti ‘anjing menggonggong, kavila berlalu’. Kenapa juga saya katakan demikian. Padahal, diusulkan antara legislatif dan eksekutif khususnya dengan bupati Christiany Eugenia Paruntu (CEP) bisa melaksanakan pertemuan rutin,” tegasnya.
Tetapi, pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi dengan bupati Tetty Paruntu tak berjalan. Ini sudah diusulkan kepada pimpinan DPRD Minsel. Namun demikian, semuanya tak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Liuw, dimanapun dilaksanakan pertemuan, di Pemkab Minsel, DPRD Minsel ataupun di Rudis Bupati atau juga ditempat yang langsung disediakan bupati. Tetapi, sampai akan berakhir APBD 2011 semuanya tak berjalan. (ape)
