Manado — Lima pilar kebijakan maritim yang berbasis pada dasar negara yang kini direalisasikan oleh Presiden RI Ir Joko Widodo menjadi hal yang juga harus dipahami oleh bangsa Indonesia dan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) pada khususnya, karena kebijakan Presiden ini begitu menguntungkan bagi daerah yang punya kekuatan laut atau maritim, seperti Sulut.
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan Guru besar Universitas Pertahanan dan Special Envoy to International Maritime Organization (IMO), Laksamana TNI (Purn) Prof Dr Marsetio mengatakan, Presiden Jokowi merupakan satu-satunya presiden yang sangat peduli dengan wilayah maritim di Indonesia.
“Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap hal ini, apalagi Indonesia dikenal sebagai poros maritim dunia. Pak Jokowi telah meletakkan dasar negara dalam lima pilar kebijakan maritim, yakni budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim,” ujar Marsertio dalam kuliah umum yang bertempat di Unika De La Salle, Rabu (21/8/2019) siang hingga sore tadi.
Presiden menegaskan Indonesia sebagai negara maritim bukan tanpa dasar, tapi karena suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maritim, apabila ada lima elemen sebagai dasar negara kepulauan, yakni geografi, demografi, sumber daya manusia, konektivitas, dan yang saat ini tengah disiapkan pemerintahan Jokowi adalah menyiapkan infrastruktur.
Imbasnya ke Sulut adalah tentu sektor pariwisata yang meski sedang berkembang sangat pesat di Sulut, tapi tetap jadi prioritas karena target yang terus bertambah.
“Ini yang dilakukan Pak Jokowi, termasuk pembangunan infrastruktur. Tujuannya untuk mendukung pariwisata. Kenapa, karena yang paling bisa memanfaatkan kedatangan turis adalah sektor pariwisata,” kata Marsetio.
Usai kuliah umum, Tim Kolintang Unika De La Salle menampilkan dua buah lagu, diantaranya Balada Pelaut. Marsetio pun turut bernyanyi bersama para mahasiswa.
(sri surya)
