Manado — Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Sulut dianggap menghambat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plaform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2011. Terbukti, Senin (11/10) agenda Banggar mengalami penundaan, karena desakan dari sejumlah anggota Banggar yang meminta agar RPJMD Pemprov Sulut dimasukan terlebih dahulu sebelum pembahasan KUA-PPAS dilanjutkan.
“Harusnya Pemprov Sulut sebelum menyerahkan KUA-PPAS sebagai landasan menuju pembahasan APBD 2011 terlebih dahulu dimasukan RPJMD sesuai aturan yang berlaku,” terang Wakil Katua DPRD Sulut Arthur Kotambunan.
Bahkan menurut Kotambunan, desakan tersebut juga datang dari anggota Banggar, bahwa RPJMD dibahas terlebih dahulu, kemudian KUA-PPAS.
“Memang RPJMD menjadi hambatan bagi Banggar untuk membahas KUA-PPAS, sebab hingga kini Pemprov Sulut belum memasukan drafnya. Sedangkan sesuai usulan dari anggota Banggar, terlebih dahulu dibahas RPJMD barulah KUA-PPAS,” jelasnya. (EN)
Manado — Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Sulut dianggap menghambat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plaform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2011. Terbukti, Senin (11/10) agenda Banggar mengalami penundaan, karena desakan dari sejumlah anggota Banggar yang meminta agar RPJMD Pemprov Sulut dimasukan terlebih dahulu sebelum pembahasan KUA-PPAS dilanjutkan.
“Harusnya Pemprov Sulut sebelum menyerahkan KUA-PPAS sebagai landasan menuju pembahasan APBD 2011 terlebih dahulu dimasukan RPJMD sesuai aturan yang berlaku,” terang Wakil Katua DPRD Sulut Arthur Kotambunan.
Bahkan menurut Kotambunan, desakan tersebut juga datang dari anggota Banggar, bahwa RPJMD dibahas terlebih dahulu, kemudian KUA-PPAS.
“Memang RPJMD menjadi hambatan bagi Banggar untuk membahas KUA-PPAS, sebab hingga kini Pemprov Sulut belum memasukan drafnya. Sedangkan sesuai usulan dari anggota Banggar, terlebih dahulu dibahas RPJMD barulah KUA-PPAS,” jelasnya. (EN)