Manado – Pelaksanaan pesta demokrasi makin dekat. Kurang lebih 29 hari lagi pemilu legislatif untuk menentukan nasib rakyat selama 5 tahun kedepan segera dilaksanakan pada 9 April mendatang.
Namun perdebatan pelanggaran pemilu hanya dialihkan pada persoalan pemasangan baliho, padahal masih banyak persoalan yang kurang mendapat respon postif, baik dari penyelenggara KPU maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Pengamat politik Sulut, Robert Jimy Tindi menuturkan, sejumlah pelanggaran pelanggar yang dilakukan Caleg dari partai penguasa yang menggunakan aparat pemerintah untuk memihak ke Caleg-caleg tertentu belum disentuh penyelenggara dan pengawas pemilu..
“Menurut saya pelanggaran yg terstruktur dan masih hampir tak tersentuh contohnya seperti mengerahkan Lurah dan Kepala Lingkungan untuk memenangkan Caleg Partai tertentu hampir tak ada aksi dari penyelenggara Pemilu. Katanya Caleg dan Kader mereka bukan daong Lemong, kenapa harus menggunakan instrumen Kekuasaan. Kalau wataknya seperti itu berarti mereka ini Caleg tome-tome,” terang Tindi.
Sementara itu, Walikota Manado, GS Vicky Lumentut menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh aparat dan perangkat dilingkungan pemerintah kota untuk bertindak netral dan melayani masyarakat tanpa mebeda-bedakan latar belakang dan warna tertentu.
“Saya sudah mintakan kepada seluruh jajaran pemkot Manado untuk nertal dan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan. Tidak ada pembedaan antara masyarakat dan tidak membeda-bedakan warna,” tegas Lumentut. (leriandokambey)
Manado – Pelaksanaan pesta demokrasi makin dekat. Kurang lebih 29 hari lagi pemilu legislatif untuk menentukan nasib rakyat selama 5 tahun kedepan segera dilaksanakan pada 9 April mendatang.
Namun perdebatan pelanggaran pemilu hanya dialihkan pada persoalan pemasangan baliho, padahal masih banyak persoalan yang kurang mendapat respon postif, baik dari penyelenggara KPU maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Pengamat politik Sulut, Robert Jimy Tindi menuturkan, sejumlah pelanggaran pelanggar yang dilakukan Caleg dari partai penguasa yang menggunakan aparat pemerintah untuk memihak ke Caleg-caleg tertentu belum disentuh penyelenggara dan pengawas pemilu..
“Menurut saya pelanggaran yg terstruktur dan masih hampir tak tersentuh contohnya seperti mengerahkan Lurah dan Kepala Lingkungan untuk memenangkan Caleg Partai tertentu hampir tak ada aksi dari penyelenggara Pemilu. Katanya Caleg dan Kader mereka bukan daong Lemong, kenapa harus menggunakan instrumen Kekuasaan. Kalau wataknya seperti itu berarti mereka ini Caleg tome-tome,” terang Tindi.
Sementara itu, Walikota Manado, GS Vicky Lumentut menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh aparat dan perangkat dilingkungan pemerintah kota untuk bertindak netral dan melayani masyarakat tanpa mebeda-bedakan latar belakang dan warna tertentu.
“Saya sudah mintakan kepada seluruh jajaran pemkot Manado untuk nertal dan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan. Tidak ada pembedaan antara masyarakat dan tidak membeda-bedakan warna,” tegas Lumentut. (leriandokambey)