Minsel, BeritaManado.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) memperoleh peringkat kedua se-Sulawesi Utara untuk pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Final) dengan total nilai 94,0.
Selain itu, capaian Indeks Integritas berdasarkan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 sebesar 76,7.
Capaian ini menjadikan Kabupaten Minahasa Selatan peringkat kedua sesudah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Sedangkan, untuk kategori kabupaten/kota, Minahasa Selatan berada pada urutan pertama.
Hal ini disampaikan KPK pada kegiatan Evaluasi Hasil MCP dan SPI Tahun 2022 sebagai upaya terlaksananya pencegahan Korupsi dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (9/5/2023), secara virtual dan dihadiri Sekretaris Daerah Glady N. L. Kawatu SH MSi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Benny V. J. Lumingkewas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Frangky Tangkere Sp. MSi,
Hadir juga Inspektur Daerah Hendra Pandeynuwu SE serta beberapa Kepala Perangkat Daerah lainnya yang terkait rencana aksi program pemberantasan korupsi dan Admin MCP serta Admin SPI.
Selain penyampaian hasil final MCP dan SPI tahun 2022, dalam rapat ini juga dibahas rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil MCP dan SPI, Program Pencegahan Korupsi Daerah serta persiapan MCP tahun 2023.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH menyampaikan bahwa atas pencapaian ini patut bersyukur.
“Kita patut bersyukur atas prestasi ini karena terdapat kenaikan. Jika tahun sebelumnya khusus untuk MCP berada di peringkat tiga, untuk hasil final tahun 2022 naik menjadi peringkat 2,” ungkap Franky Wongkar.
“Ini menunjukkan peningkatan kinerja seluruh komponen pemerintah daerah yang bekerja sama untuk ikut serta dalam program pencegahan korupsi dari KPK,” katanya.
Monitoring Center for Prevention (MCP)
MCP merupakan salah satu upaya KPK untuk pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui perbaikan sistem.
MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator, sebagai sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Survey Penilaian Integritas (SPI)
SPI adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko dan praktik korupsi di seluruh lembaga publik meliputi Kementerian, Lembaga dan Daerah di Indonesia untuk menjadi cerminan kondisi integritas di Indonesia
(***TamuraWatung)
