Bitung, Beritamanado.com – Komisi II DPRD Kota Bitung menggelar pertemuan dengan Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkot Bitung, Rabu (01/07/2020).
Pertemuan itu membahas soal pelemik pembayaran Stadion Duasudara yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang kini menjadi buah bibir di tengah masyarakat.
“Kami tanya dan meminta klarisifikasi kepada Pemda, tentang ada pembayaran oleh pemerintah terkait lahan itu. Karena sebelumnya kami tidak tahu, sehingga meminta penjelasan dari dinas terkait informasi ini dan benar ada pembayaran stadion dan DPRD tidak tahu menau pembayarannya,” kata salah satu anggota Komisi II DPRD Kota Bitung, Nabsar Badoa.
Nabsar berjanji akan melakukan pengecekan secara langsung atau on the spot ke lokasi yang menjadi masalah saat ini dan minta dokumen pendukung terkait sejarah dan lokasi yang telah dibayar Pemkot dibuka ke publik.
Disentil terkait DPRD dan Banggar mengoalkan untuk pembelian atau pengadaan lahan di Stadion Duasudara Nabsar bilang, di DPRD ada Badan Anggaran (Banggar) fungsinya susun anggaran untuk kepentingan rakyat.
Ditanya soal anggaran yang sudah tertata di APBD 2020, Nabsar mengakui memang ada anggaran pengadaan lahan dengan tujuan dikemudian hari ketika ada proyek dari pusat turun ke Kota Bitung dan mengharuskan syaratnya harus ada lahan milik Pemda maka harus disiapkan dana untuk pengadaan jauh sebelumnya.
“Dana 10 miliar lebih untuk pengadaan lahan sudah dari periode-periode sebelumnya dan terus menerus menjadi Silpa karena terus menerus tidak di pakai, tidak di beli atau bayarkan. Dan baru sekarang dana di gunakan,” katanya.
Politisi PKP Indonesia ini jelaskan, dalam proses pembahasan oleh Banggar DPRD Kota Bitung sebetulnya yang di bahas pembabasan lahan untuk proyek besar terkait dengan satelit.
Pusat statistik di Kota Bitung, akan tetapi ternyata setelah Banggar melakukan evaluasi di Provinsi hal itu tidak bisa.
Sehingga sempat terjadi pembasan Banggar dan Pemda berbeda, sampai ada keterangan dari pemda sesuai dengan aturan dan tidak dilarang anggaran lahan itu dialihkan ke fasilitas olahraga.
Keterangan dan penjelasan dari Pemda menurut Nabsar, perlu dilakukan untuk menjawab isu yang berkembang di tengah masyarakat dan sejumlah pertanyaan terkait masalah ini.
“Dengan informasi yang kami dapat semoga dapat hilangkan keresahan dari rakyat, jangan sampai rakyat menilai DPRD menyusun anggaran untuk kepentingan pribadi,” kata dia.
Pertemuan itu dibenarkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung, Albert Sarese yang menyatakan Komisi II sempat mempertanyakan soal pembayaran lahan Stadion Duasudara.
Selain itu rapat tersebut terkait dengan laporan semester dengan prognosis, disampaikan kepada komisi II DPRD masih menunggu laporan dari perangkat daerah yang ada di Pemkot Bitung.
(abinenobm)
