Pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas Sulut Maju
Manado, BeritaManado.com — Terbentuknya Koalisi Solidaritas Sulut Maju dikabarkan menjadi sebuah kekuatan yang dapat mematahkan dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pilkada Serentak 2024.
Dengan kata lain, koalisi ini setidaknya menjadi tanda awas bagi partai penguasa saat ini, sehingga persaingan merebut kemenangan dipastikan semakin ketat.
Terkait koalisi tersebut, Ketua DPW Partai Nasional Demokrat Victor Mailangkay kepada BeritaManado.com, Selasa (16/4/2024) mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan hal tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Jakarta.
“Kami bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh untuk menyampaikan terbentuknya koalisi yang melibatkan Partai NasDem Gerindra, Golkar, PSI dan Perindo yang dinamakan Koalisi Solidaritas Sulut Maju dan beliau sudah memberikan restunya,” ungkap Mailangkay.
Selain Victor Mailangkay dari NasDem, dalam pertemuan tersebut hadir langsung Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu, Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Conny Rumondor, Ketua DPW PSI Sulut Melky Pangemanan dan Ketua DPW Perindo Jaclyn Koloay.
Ditambahkannya, tujuan koalisi tersebut yaitu menatap pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.
“Sesuai dengan namanya, koalisi ini ingin mewujudkan Sulut yang lebih maju lagi. Kami juga bersepakat untuk mendukung pemerintahan baru Indonesia melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” katanya.
Mailangkay juga menyebutkan komposisi dari Koalisi Solidaritas Sulut Maju adalah Ketua (Gerindra), Wakil Ketua (Golkar), Wakil Ketua (NasDem), Sekretaris (PSI) dan Wakil Sekretaris (Perindo).
Pada bagian yang lain, Victor Mailangkay menegaskan bahwa Koalisi Solidaritas Sulut Maju ini tidak semata-mata untuk bertanding untuk mengalahkan lawan-lawannya, namun membawa misi memajukan daerah tercinta Sulawesi Utara.
“Dengan kekuatan yang ada saat ini, kami yakin dapat merebut kemenangan, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kita di Sulut. Namun demikian, hal itu tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat Sulut.
(Frangki Wullur)
