BeritaManado.com – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Boyke Akay, dinilai tidak memahami tugas pokok dan fungsinya memimpin instansi tersebut.
Hal ini buntut atas penegasan Boyke Akay yang menyebutkan agenda sejumlah punggawa DPD KNPI Mitra ke Jakarta bukan menjadi urusan pihaknya melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab DPD KNPI Mitra.
“Dana kegiatan ke Jakarta itu merupakan hibah untuk KNPI yang dititip di Dispora. Makanya untuk kegiatan ke Jakarta sepenuhnya menjadi urusan DPD KNPI Mitra,” kata Boyke kepada Berita Manado, Kamis (2/11/2017).
Menurut Boyke, soal siapa-siapa yang akan mengikuti kegiatan temu wicara dengan Kemempora di Jakarta, itu bukan urusan pihaknya tetapi menjadi tanggung jawab DPD KNPI.
“Kami tidak punya kewenangan, sebab itu menjadi urusan DPD KNPI Mitra,” tukas Boyke.
Disisi lain, Ketua Pengurus Kecamatan KNPI Touluaan Selatan Reagen Pantow menilai, Kadispora Boyke Akay gagal paham soal tugas dan kewenangannya selaku kepala Dispora.
Menurut Reagen, pernyataan Kadispora yang menyebutkan anggaran kegiatan yang tertata di instansinya namun bukan menjadi urusan pihanya, itu tentu sangat menyesatkan.
“Ini yang saya bilang Kadispora gagal paham. Beliau selaku kepala dinas tentu bertanggungjawab penuh terhadap seluruh program, kegiatan dan penganggaran di Dispora. Sangat ironis kalo beliau mengatakan kegiatan temuwicara pemuda di Jakarta menjadi tanggung jawab bahkan urusanDPD KNPI,” sembur Reagen.
Dianggap tak paham tentang tugasnya selaku pejabat tinggi Dispora, Reagen mempertanyakan kapasitas dan kualitas dari Boyke Akay.
“Berdasarkan analisa saya terhadap pernyataan Kadispora ini, beliau belum layak menduduki jabatan eselon II. Ketidak pahaman beliau terhadap Tupoksinya, saya sarankan jabatan beliau dikaji dan dipertimbangkan kembali,” tukas Reagen.
Diketahui, sejumlah personil DPD KNPI Mitra bertolak ke Jakarta pada Kamis, 2 November 2017 dalam rangka kegiatan temu wicara dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Keberangkatan diam-diam sebanyak 14 orang pengurus KNPI yang terdiri dari 12 pengurus dan anggota DPD KNPI Mitra bersama 2 orang Ketua Pengurus Kecamatan KNPI, mendapat protes keras sejumlah Pengurus Kecamatan KNPI.
“DPD KNPI Mitra dalam agenda ke Jakarta seharusnya melaksanakan rapat pleno bersama jajaran DPD dan PK untuk menetapkan siapa yang akan ikut kegiatan tersebut. Hanya saja ini tidak dilakukan. Sebagai PK KNPI kami tidak cemburu, namun pola keberangkatan diam-diam seperti ini bukan tipikal sebuah organisasi besar seperti KNPI,” tegas Ketua PK KNPI Ratahan Noldy Pangkerego.
Pangkerego juga menyayangkan pola kerja serampangan DPD KNPI Mitra yang nyata-nyata mengesampingkan hak mengeluarkan pendapat dari PK KNPI.
“Giliran urusan berangkat ke luar daerah, PK KNPI sama sekali tidak dilibatkan, padahal kami menjadi ujung tombak dalam menjalankan setiap program KNPI di tingkat bawah,” sesal Pangkerego.
(rulan sandag)
