Manado – Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di daerah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro turut mengundang simpati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Kritikan membangun kepada pemerintah Provinsi Sulut agar pendidikan di daerah perbatasan Sulut tak luput dari perhatian hingga dilintas pusat, terus mengalir.
“Saya mengharapkan pemerintah terus mengadakan pemerataan infrastruktur terhadap pembangunan pendidikan di wilayah Sulut, khususnya di daerah perbatasan. Dikarenakan standarisasi guru–guru yang mengajar di daerah perbatasan dapat dikatakan kurang memadai,” ungkap Ketua DPRD Sulut, Meiva Lintang kepada beritamanado.
Lintang Sendiri melihat masih banyak guru–guru yang seharusnya mengajar di daerah perbatasan namun, mereka justru berada di luar daerah penugasan tersebut. “Mungkin mereka merasa bahwa di tempat di mana mereka mengajar tidak tersedia fasilitas yang mereka inginkan. Sehingga mereka berpikiran hanya menitip materi saja lalu mereka pergi. Patut dikaji ulang sistem yang diterapkan. Apakah sudah efektif atau belum?. Saya pikir, apabila diberikan perhatian serta fasilitas yang memadai, tentulah mereka tidak berbuat seperti itu,” tutur Lintang. (risat)
