Bitung, BeritaManado.com – Tinggal menghitung hari Kota Bitung bakal memiliki pemimpin sementara atau Penjabat sementara (Pjs) wali kota.
Hal itu dikarenakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, Max Lomban serta Maurits Mantiri bakal resmi cuti mengikuti konstentan Pilkada 2020.
Dengan adanya Pjs wali kota, pemerhati pemerintahan Kota Bitung, Muzaqir Boven memastikan akan bekerja ekstra berat untuk membenahi tata kelola pemerintahan.
“Pjs perlu kerja berat karena tugas yang dihadapi banyak tapi masa kepemimpinannya cuma singkat yakni habya 71 hari sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Muzaqir, Selasa (22/09/2020).
Salah satu tugas berat Pjs kata dia, adalah netralitas aparatur di pemerintahan, baik itu ASN, THL, hingga Pala dan Ketua RT.
Sebab sudah jadi rahasia umum, aparatur di Pemkot Bitung bekerja di bawah tekanan dan diarahkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon).
“Jika tidak mengikuti kemauan pimpinan, maka sanksi pencopotan atau pemberhentian, atau paling minimal dikucilkan, pasti diterima. Nah, kondisi inilah yang membuat netralitas aparatur jadi terkikis karena takut dengan ancaman pimpinan,” katanya.
Menurutnya, persoalan netralitas yang di bawah tekanan itu berdampak terhadap kinerja, tidak sedikit pejabat maupun THL terpaksa mengabaikan profesionalitas hanya karena ditakut-takuti.
Contoh paling nyata kata Muzaqir, adalah penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat, baik itu terkait pandemi covid-19 maupun bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Banyak bukti masyarakat mengeluh tidak dapat bantuan hanya karena perbedaan pilihan politik. Dan harusnya sebagai pejabat bisa memahami itu dengan baik. Itu bantuan pemerintah yang harusnya dibagikan dengan tidak pandang bulu, tapi karena di bawah tekanan pejabat terpaksa mengabaikan itu. Mereka rela mengebiri hak rakyat hanya karena takut ditekan pimpinan,” jelasnya.
Selain itu, kerja berat lainnya bagi Pjs wali kota, kata aktivis vokal ini, terkait kondisi keuangan daerah yang harus dibuka ke publik terutama pertanggungjawaban refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dan pembayaran lahan Stadion Duasudara.
“Kita tahu bersama refocusing APBD untuk pandemi covid-19 mencapai Rp81 miliar. Nah sejauh mana penggunaannya sampai sekarang kita tidak tahu. Apa saja peruntukannya dan sudah berapa banyak yang terpakai tidak pernah dijelaskan. Karena itu ini juga jadi tugas Pjs wali kota untuk membuka ke publik. Berapa yang sudah terserap dan dampaknya terhadap kas daerah harus diungkap,” katanya.
Transparansi keuangan menurutnya penting untuk dibeberkan, pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir pengelolaan keuangan Pemkot Bitung memunculkan desas-desus tidak baik.
“Ada beberapa yang terungkap ke permukaan. Mulai dari pembelian lahan Stadion Duasudara yang tanpa sepengetahuan DPRD, honor untuk THL yang tidak berlaku untuk satu tahun, dan bahkan dana hibah untuk KPU yang sempat tersendat. Ini harus dijelaskan semua agar tidak membebani Pjs wali kota. Minimal begitu mulai menjabat Pjs wali kota harus mengumumkan ke publik berapa kas daerah saat ini. Itu harus, apalagi dalam waktu dekat pembahasan APBD Perubahan akan bergulir,” jelasnya.
(abinenobm)
