Minsel, BeritaManado.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), Kenly Poluan hadir dalam Perkemahan Pemuda Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), di perkebunan Desa Karimbow Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), pada Kamis (22/6/2023).
Ketua KPU Sulut ini menjadi narasumber di Perkemahan Raya Pemuda KGPM yang berlangsung 19-24 Juni 2023.
Kenly mengajak keluarga besar Pemuda KGPM untuk ikut menyukseskan Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Pemilu merupakan program strategis nasional, maka pemuda gereja harus secara aktif dan partisipatif berkontribusi terselenggaranya pemilu dengan baik,” ajak Kenly.
Mantan Ketua Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara itu menyebutkan Pemilu sebagai pesta rakyat harus disambut dengan gembira.
Pemuda Gereja menurutnya memiliki peran penting dalam menjaga kondusifitas demokrasi.
“Pemilu sebagai instrumen demokrasi sekaligus sebagai arena publik untuk memilih pemimpin sebagaimana konsensus kebangsaan untuk menentukan pemimpin secara periodik lima tahunan,” kata Kenly.
Ketua Umum PP GMKI Masa Bakti 2004-2006 itu pula menyentil dalam sejarah peradaban politik Indonesia mencatatkan pemuda memiliki peran strategis dan fundamental.
Menurutnya banyak generasi muda yang terlibat dalam perubahan-perubahan jejak sejarah.
“Tidak ada perubahan peradaban di bangsa ini, bahkan tidak ada peristiwa politik yang tidak melibatkan peran pemuda sebagai penggerak penting,” ucapnya.
Untuk itu, Kenly Poluan kembali mendorong Pemuda KGPM untuk ikut secara aktif dan partisipatif mendorong terciptanya pemilu yang dimaknai sebagai sarana atau alat bagi proses demokrasi dengan sukses dan damai.
“Jaga kehidupan demokrasi dengan terlibat aktif dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu,” pesannya.
Keputusan MK, dimana Pemilu akan dilangsungkan dengan model proporsional terbuka dimana masyarakat secara langsung menentukan siapa yang menjadi pemimpin.
“Pastikan semua hak pilih terdaftar sebagai pemilih. Untuk selanjutnya kita gunakan hak pilih kita di TPS nanti,” ajaknya lagi.
Di sejumlah negara termasuk Australia kata Poluan hak pilih dimaknai sebagai kewajiban bukan sebagai hak politik.
“Berbeda dengan kita di Indonesia hak pilih dimaknai sebagai hak politik. Sehingga perlu kita manfaatkan untuk memilih secara langsung siapa yang akan menjadi pemimpin kita,” pungkasnya.
TamuraWatung
