Amurang – Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) suhu politik terasa makin memanas, tak ayal sekelompok orang yang mengaku pendukung kandidat tertentu, terpantau rajin melayangkan intervensi politik terhadap pribadi atau kelompok.
Seperti terlihat pada dua kali insiden di Gedung Rakyat DPRD Minsel. Dimana kelompok orang yang mengatasnamakan diri pembela demokrasi, mengobrak abrik gedung Dewan perwakilan rakyat, khususnya meja kursi milik salah satu anggota DPRD Minsel. Kemudian Senin (30/11/2015) disaat pelaksanaan kegiatan Paripurna Penetapan APBD 2016, kembali Gedung DPRD Minsel, didatangi kelompok orang dengan menggunakan setelan hitam-hitam datang melakukan intervensi politik.
Kapolres Minahasa Selatan AKBP Benny Bawensel SiK, saat diwawancarai wartawan media ini, mengatakan bahwa seharusnya pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melayangkan surat permintaan pengamanan.
“Dan ketika itu ada, maka saya akan suruh beberapa anggota untuk melakukan pengamanan. Tapi selama ini kan tidak, mereka tidak meminta pasukan atau pengamanan kepada kami,” ujar Benny Kapolres Minsel.
Sementara itu Julian Porawow tokoh masyarakat Amurang saat dimintai tanggapannya, mengatakan bahwa sebetulnya pengamanan di Kantor DPRD sebagai lembaga politik, menjadi harga mati dan tak perlu ditawar-tawar.
“ Apalagi sekarang ini sementara ada peristiwa politik, dimana situasi dan kondisi keamanan setiap detik bisa terganggu. Jadi penjagaan titik-titik rawan harus diperketat, seperti diantaranya kantor DPRD Minsel,” ujar dia. (sanlylendongan)
