Manado – Bantuan kendaraan oprasional bencana yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota se-Sulut, dari 15 Kabupaten/Kota tersebut hanya Kota Manado yang tidak dapat bantuan kendaraan operasional bencana.
Hal itu dikarenakan karena dari 15 Kabupaten/Kota, hanya Kota Manado sendiri yang belum memliki Perda.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Dewan Kota Manado James Karinda, MH mengatakan “saya kira kalau soal bencana jangan bicara soal Perda, karena bencana itu berhubungan dengan masyarakat dimana untuk Kota Manado sendiri merupakan daerah paling rawan akan bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa dan memiliki penduduk paling padat, harusnya pemerintah melihat itu. Kota Manado harusnya diberi perhatian utama soal peralatan (kebencanaan) karena merupakan daerah paling rawan akan bencana, jadi tidak ada alasan Kota Manado tidak mendapat bantuan dari pusat,” katanya
Terkait hal tersebut Karinda meminta pihak pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk menindak lanjuti permasalahan ini dengan cara membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Kota Manado sendiri kan sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jadi tidak perlu ada Perda, jadi seharusnya ada bantuan untuk Kota Manado. Saya kira pemerintah Kota Manado perlu membangun komunikasi lagi dengan pemerintah Provinsi jangan sampai terputus. Kita lihat sekarang komunikasinya kurang baik, kalau komunikasi kurang baik akan berdampak pada masyarakat, akhirnya untuk program-program Kota Manado menjadi terhambat karena hubungan komunikasi yang kurang baik,” ujarnya.
“Karna itu saya bilang harus pisahkan itu perbedaan pandangan politik pribadi antara pimpinan dan kepentingan masyarakat, itu harus dipisahkan, jangan hanya karena perbedaan pendapat antara pimpinan Kabupaten/Kota berdampak pada masyarakat, itu harus dipisahkan,” tegas Karinda. (jrp)
Manado – Bantuan kendaraan oprasional bencana yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota se-Sulut, dari 15 Kabupaten/Kota tersebut hanya Kota Manado yang tidak dapat bantuan kendaraan operasional bencana.
Hal itu dikarenakan karena dari 15 Kabupaten/Kota, hanya Kota Manado sendiri yang belum memliki Perda.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Dewan Kota Manado James Karinda, MH mengatakan “saya kira kalau soal bencana jangan bicara soal Perda, karena bencana itu berhubungan dengan masyarakat dimana untuk Kota Manado sendiri merupakan daerah paling rawan akan bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa dan memiliki penduduk paling padat, harusnya pemerintah melihat itu. Kota Manado harusnya diberi perhatian utama soal peralatan (kebencanaan) karena merupakan daerah paling rawan akan bencana, jadi tidak ada alasan Kota Manado tidak mendapat bantuan dari pusat,” katanya
Terkait hal tersebut Karinda meminta pihak pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk menindak lanjuti permasalahan ini dengan cara membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Kota Manado sendiri kan sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jadi tidak perlu ada Perda, jadi seharusnya ada bantuan untuk Kota Manado. Saya kira pemerintah Kota Manado perlu membangun komunikasi lagi dengan pemerintah Provinsi jangan sampai terputus. Kita lihat sekarang komunikasinya kurang baik, kalau komunikasi kurang baik akan berdampak pada masyarakat, akhirnya untuk program-program Kota Manado menjadi terhambat karena hubungan komunikasi yang kurang baik,” ujarnya.
“Karna itu saya bilang harus pisahkan itu perbedaan pandangan politik pribadi antara pimpinan dan kepentingan masyarakat, itu harus dipisahkan, jangan hanya karena perbedaan pendapat antara pimpinan Kabupaten/Kota berdampak pada masyarakat, itu harus dipisahkan,” tegas Karinda. (jrp)