MANADO – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), DR. Djouhari Kansil membuka rapat koordinasi (Rakor) tim terpadu pengamanan hutan Provinsi Sulut. Rakor digelar Jumat (30/9) di ruang Tribrata Polda Sulut.
Rakor tersebut dilaksanakan untuk membahas permasalahan terkait kehutanan, yaitu pemanasan global akibat perubahan iklim dan kerusakan hutan yang menuntut adanya perubahan paradigma pengelolahan hutan. Sulut sendiri memiliki 788.693 hektar kawasan hutan, terbagi atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.
“Rapat ini sebagai momentum awal terhadap upaya penyelamatan sumber daya strategis bagi kelangsungan pembangunan di Sulut,” ujar Kansil saat memberikan sambutan.
Kansil menambahkan, pemanfaatan hutan tentunya harus secara dinamis dan seimbang, harus menjamin pemeliharaan dan keamanan dari keseluruhan flora dan fauna yang ada dalam kawasan hutan.
Berdasarkan data, hutan Sulut mencakup 51 persen dari luas daratan, sehingga memiliki peranan penting dalam perekonomian makro daerah, namun disadari juga ada permasalahan yang menghadang akan ancaman kelestarian, maraknya illegal logging, perambahan hutan dan pemanfaatan kawasan ilegal.
“Melalui kegiatan ini, mari kita bicarakan bersama strategi serta implementasi yang diharapkan dapat memberikan solusi berbagai permasalahan terkait optimalisasi hutan yang dihadapi Sulut, disamping itu juga membicarakan upaya membangun komitmen dan motivasi bersama Pemerintah dan element masyarakat dalam rangka melindungi dan mengamankan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi kehidupan,” papar Kansil.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kapolda Sulut Brigjen Pol Carlo Tewu, Kajati Sulut I Ketut Arthana SH MH, Danlanud Sri Kolonel PNB Jorry Koloway, Kadis Kehutanan Sulut Herry Rotinsulu dan pihak-pihak terkait lainnya.(*/jrp)
