Manado – Dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa dimana beberapa PNS (Pejabat) Pemprov dijagokan kalangan masyarakat untuk maju pada Pilkada tersebut tampaknya hingga saat ini belum mendapat ijin dari pimpinan. Bahkan walaupun mendapat ijin dari pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, beberapa pejabat telah mendaftarkan diri pada salah satu partai politik untuk dapat diusung oleh partai tersebut dalam pilkada pada Desember nanti.
Menanggapi hal itu Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil kepada beritamanado.com mengatakan, pada dasarnya itu adalah hak para PNS untuk mendaftarkan diri tetapi secara aturan para pejabat dilingkup Pemprov harus mendapatkan ijin dari atasannya.
“Memang dengar-dengar sudah ada yang mendaftar sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Minahasa, tapi sebagai Pegawai Negeri dia nantinya harus meminta ijin ke atasan,harus ada ijin, itu memang syarat mutlak pejabat Pemprov ikut Pilkada, sampai sekarang belum ada yang minta ijin. Untuk pemberian ijin antinya bukan hanya dari segi survey yang akan dilihat, banyak sudut yang perlu kita nilai” ujar Kansil.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tersebut mengharapkan, nanti kepada masyarakat Minahasa (menjelang Pilkada)dan kepada bakal calon dapat menjaga ketentraman, keamanan, kenyamanan dari pada daerah Minahasa sendiri.
“Hindari hal-hal yang tidak kita inginkan, gesekan-gesekan tentunya, kepada bakal calon diharapkan dengan sopan dan santun dikedepankan dan masyarakat tentu diharapkan ikut mensukseskannya dan tidak ada yang saling memanasi antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita menghadapi dengan penuh ketenangan maka kita dapat menjaga kemanan kita supaya tetap kondusif dan dikatakan oleh semua daerah bahwa daerah kita adalah daerah yang aman, itu yang perlu kita jaga,” katanya.
“Silahkan masing-masing pada pilihannya, tetapi yang pokok adalah keamanan, mendukung program-program pemerintah dan dalam mensejahterakan rakyat itu sendiri,” katanya lagi.(jrp)
