MANADO – Perjalanan dinas anggota dewan maupun pihak eksekutif haruslah berimbang. Hal ini tersirat dari pernyataan personil F-PDIP DPRD Sulut, Steven Kandouw.
Menurut Kandouw, sorotan dari media terhadap perjalanan dinas personil Deprov Sulut ke luar negeri harus proporsional. Kandouw berharap pihak media jangan hanya sepihak menyoroti keberangkatan legislator semata-mata, akan tetapi harus juga berani menyoroti oknum-oknum dari SKPD yang sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, tanpa memperhitungkan urgensi kepentingannya.
“Saya menghimbau kepada teman-teman pers supaya tidak hanya memuat sorotan terhadap personil dewan, yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, sebisanya sorotan itu harus proporsional dan adil,” jelas Kandouw.
Lanjut Ketua Komisi II, Bidang Keuangan dan Ekonomi itu, ada mitra kerja Deprov yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri, tapi lolos dari sorotan dan pemberitaan media.
“Jika kita jeli, berpikir komprehensif dan holistik, justru beberapa mitra kerja kita, sering sekali melakukan perjalanan ke luar negeri. Ini di luar gubernur. Keberangkatan gubernur ke luar negeri selalu terkait dengan penugasan, untuk hadir dalam iven-iven internasional,” tegas Kandouw.
Dia menambahkan, terkait dengan perjalanan pejabat SKPD ke luar negeri, harus dipertanyakan urgensi keberangkatannya terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Mereka ini yang paling bersinggungan dengan rakyat, tugas dan tupoksi-nya, public service, atau untuk melayani kepentingan masyarakat. Pejabat SKPD yang ke luar negeri harus dipertanyakan,” ujarnya.(is)
