Siau – Wakil Ketua Bidang Hukum Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kepulauan Sitaro Richard Salindeho SH menyoroti kampanye terakhir PDIP yang dilaksanakan Lapangan Ake Simbeka Siau. Pasalnya, kampanye yang dihadiri langsung Ketua DPC PDIP Sitaro Bupati Toni Supit itu, ternyata banyak melibatkan PNS dan perangkat desa. Menurut Salindeho, hal itu sangat memalukan.
“Menurut saya, hal itu cukup memalukan karena sudah mencoreng wibawah pemerintah RI, yang mana pemimpin di daerah (Sitaro) seperti sudah tidak mengindahkan aturan. Untuk mencapai target yang diinginkan sah-sah saja, tapi tidak perlu mengerahkan PNS. Atas hal ini, saya akan menyurat dan mengawal permasalahan ini ke Mendagri karena saya punya bukti dokumentasi,” ucap Salindeho.
Salindeho sendiri meinta Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda agar dapat mengambil tindakan tegas kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro yang katanya tidak tahu tentang adanya kehadiran PNS di lokasi kampanye. Wibawa Bawaslu jangan sampai luntur. Maka dari itu temuan tersebut akan dikawal terus selama berproses.
Pengacara kondang Sulut ini berharap setiap pelanggaran Pemilu agar dapat menjatuhkan sanksi kepada yang melanggarnya. (Tim Redaksi)
