Manado, BeritaManado.com – Rencana penimbunan pantai di Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, dipastikan akan mengubah garis pantai di Kota Manado.
Penimbunan dengan ‘modus’ reklamasi akan merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat secara ekonomi dan budaya.
Masyarakat Kelurahan Bitung Karangria yang melakukan aksi demontrasi di sekretariat DPRD Sulut, Selasa (2/7/2024) siang, banyak di antara mereka adalah anak-anak.
“Kalau sudah ditimbun akan berdampak banjir di daerah kami,” tukas Aurelia Heydemans, salah-satu anak yang mengikuti aksi demonstrasi.
Secara lugas, Aurelia yang didampingi beberapa temannya, menyatakan mereka akan kehilangan tempat untuk mandi dan bermain jika pantai sudah ditimbun.
“Kalu sudah ditimbun pantai hilang jadi laut. Padahal, Manado ini disebut kota pantai. Nanti juga kami tidak bisa lagi menangkap dan memancing ikan,” tukas dia.
Sebelumnya anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk, mempersoalkan kegiatan reklamasi pantai Boulevard II Kota Manado di Kecamatan Tuminting, Kelurahan Bitung Karangria.
Hal ini terangkat dalam interupsi Jems Tuuk di sela rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban APBD 2023 dan Ranperda Pembangunan Industri 2025-2045 di DPRD Sulut, Senin (24/6/2024) lalu.
“10 Juni lalu, lembaga DPRD menerima kunjungan nelayan Karangria yang mempersoalkan penimbunan pantai. Menurut undang-undang, wilayah reklamasi tidak boleh ada peta konflik,” tegas Jems Tuuk.
Jems Tuuk mengaku heran, di banyak negara dibuat pantai buatan, tapi di Kota Manado terjadi sebaliknya, pantai ditimbun dengan alasan pengembangan bisnis.
“Saya buka data, kota seperti Venezia dan Barcelona justru pemerintah bikin pantai buatan bagi rakyatnya, tapi Manado sebagai kota pantai, justru pantai dijual kepada pengusaha,” terang Jems Tuuk di rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen dan dihadiri Wagub Steven Kandouw. (JerryPalohoon)
