Kabag Pemerintahan Umum dan Humas Pemkab Mitra Franky Wowor
Mitra, BeritaManado.com – Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Humas (PemHum) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Franky Wowor, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait batas wilayah yang dilaksanakan Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Bali.
Pembukaan acara rapat koordianasi batas wilayah dibuka oleh Tauman Simanjuntak selaku Direktur Bina Administrasi Kewilayahan.
Dalam sambutannya Simajuntak mengatakan, persoalan batas wilayah adalah hal yang sangat urgen menentukan keberadaan suatu daerah.
“Masih banyak persoalan yang muncul mengenai tapal batas di setiap daerah (kabupaten/propinsi) apalagi daerah pemekaran. Karena itu dilaksanakan rapat koordinasi ini untuk pencapaian kesepakatan yang akan dituang dalam berita acara kesepakatan antara kabupaten yang berselisih yang belum mengakui akan batas wilayahnya,” paparnya.
Ia pun berharap kepada peserta harus arif dan bijaksana mencerna dengan baik akan hal dimaksud.
“Apabila telah terjadi kesepakatan terakhir maka kami akan menuangkan dalan peraturan menteri dalam negeri,” tukasnya. (rulansandag)
Kabag Pemerintahan Umum dan Humas Pemkab Mitra Franky Wowor
Mitra, BeritaManado.com – Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Humas (PemHum) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Franky Wowor, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait batas wilayah yang dilaksanakan Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Bali.
Pembukaan acara rapat koordianasi batas wilayah dibuka oleh Tauman Simanjuntak selaku Direktur Bina Administrasi Kewilayahan.
Dalam sambutannya Simajuntak mengatakan, persoalan batas wilayah adalah hal yang sangat urgen menentukan keberadaan suatu daerah.
“Masih banyak persoalan yang muncul mengenai tapal batas di setiap daerah (kabupaten/propinsi) apalagi daerah pemekaran. Karena itu dilaksanakan rapat koordinasi ini untuk pencapaian kesepakatan yang akan dituang dalam berita acara kesepakatan antara kabupaten yang berselisih yang belum mengakui akan batas wilayahnya,” paparnya.
Ia pun berharap kepada peserta harus arif dan bijaksana mencerna dengan baik akan hal dimaksud.
“Apabila telah terjadi kesepakatan terakhir maka kami akan menuangkan dalan peraturan menteri dalam negeri,” tukasnya. (rulansandag)