Manado – Setelah diambil sumpah sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang, pembentukan kabinet merupakan hal pertama yang akan dilakukan Ir. Joko Widodo (Jokowi).
Menurut pengamat politik, Dr. Ferry Daud Liando, dua hal diharapkan dilakukan Jokowi adalah pertama, anggota kabinet harus didominasi kaum profesional. Kedua, anggota kabinet jangan lagi menampung kader parpol yang selama ini tidak mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
“Jokowi harus menghargai sikap politik rakyat yang memilih dia. Salah satu alasan pemilih Jokowi adalah karena tidak suka dengan visi Gerindra, PKS, Demokrat dan parpol pendukung lain,” jelas Ferry Liando kepada BeritaManado.com, Senin (1/7/2019).
Sehingga, menurut Ferry Liando, jika kader parpol yang tidak mendukung masuk kabinet, berarti Jokowi menghianati dan tidak menghormati sikap politik para pemilihnya.
Ferry Liando melihat terdapat 3 pihak yang berkepentingan terhadap koalisi.
Pertama, adalah Jokowi sendiri. Semakin banyak parpol yang terlibat dalam kabinet maka Jokowi semakin aman.
“Andaikan Jokowi sebagai dirigen, beliau tidak mau ada suara sumbang dalam setiap kebijakannya,” tandas Liando.
Kedua, parpol koalisi pendukung Jokowi.
“Partai-partai koalisi tersebut pasti tidak setuju jika ada parpol lain masuk kabinet sebab bisa mengurangi jatah parpol koalisi,” ujar Liando.
Ketiga, pendukung Jokowi pasti tidak setuju jika parpol pendukung Prabowo masuk kabinet. Jika terjadi maka hal itu merupakan penghianatan Jokowi terhadap pemilihnya.
“Jangan menampung kader parpol
pendukung Prabowo dengan alasan rekonsiliasi,” tukas Liando.
Justru, menurut Ferry Liando, pemerintahan yang baik memerlukan kekuatan penyeimbang.
“Jika PAN, Demokrat dan Gerindra masuk kabinet, lalu kekuatan apa lagi jadi penyeimbang? Yang terjadi bisa pemerintahan semena-mena atau otoriter,” pungkas Liando.
(JerryPalohoon)