Manado, BeritaManado.com – Penyadapan menjadi cara sangat efektif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Namun begitu tindakan penyadapan yang dilakukan KPK sering menimbulkan resistensi dari para penyelenggara pemerintahan, namun tidak bagi anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk.
“Saya setuju tindakan penyadapan KPK meskipun banyak pejabat termasuk anggota legislatif menganggap penyadapan mengganggu privacy namun menurut saya jika tidak melakukan korupsi maka kita tidak perlu kuatir,” ujar Jems Tuuk.
Lanjut legislator PDIP ini, penyadapan yang dilakukan KPK terhadap penyelenggara pemerintahan termasuk anggota legislatif disebabkan banyak pejabat sudah mengingkari sumpah dan janji ketika dilantik lalu.
“Pejabat pemerintahan termasuk legislatif telah diberikan kekuasaan sesuai undang-undang namun sering disalagunakan, melakukan korupsi dan tindakan melanggar hukum lainnya sehingga jika kita tidak mau disadap lebih baik jangan menjadi anggota legislatif,” tukas Jems Tuuk.
Efektivitas penyadapan yang dilakukan KPK menurut Jems Tuuk telah memberi hasil banyak pelaku korupsi yang tertangkap tangan hasil penyadapan.
“Penyadapan diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi, penyadapan menjadi kekuatan utama KPK memberantas korupsi terbukti banyak pelaku korupsi tertangkap tangan berawal dari penyadapan,” tandas Jems Tuuk.
(JerryPalohoon)
