Manado – Dr Jerry Massie PhD, peneliti TEPI dan pengamat politik, mengatakan Presiden Jokowi baru saja diambil sumpahnya oleh MPR dan resmi menahkodai Indonesia. Jokowi sendiri akan ditemani Jusuf Kalla guna mengatur pemerintahan di Indonesia.
“Saya melihat pola humble leadership (kepemimpinan yang rendah hati) diperlihatkan sang presiden. Lihat saja sejumlah pejabat luar langsung menemuinya, PM Australian Tony Abbot, Menteri Luar Negeri Amerika Jhon Kerry dan sejumlah pejabat negara tetangga. Ini membuktikan betapa Jokowi punya pengaruh dan harapan yang besar,” kata Massie
Dirinya pun menjelaskan the Indonesian president history belum pernah ada sambutan yang gegap gembita seperti ini. Dibalik pelantikan ada rasa haru bagi Jokowi saat di diberikan penghargaan Rekor MURI sebagai Presiden pertama di dunia yang mengadakan pesta rakyat usai pelantikan. Bahkan sampai malam warga masih tetap antre di istana negara.
“Memang saya mengamati baru kali ini preisiden yang peduli, cinta rakyatnya, dan benar-benar hanyut dalam suasana kekeluargaan. Jika presiden-presiden menjaga jarak dengan warga namun Jokowi memberikan sebuah nuansa yang baru lewat keakraban,” tutur Massie.
Seharusnya pakaian yang dikenakan sang presiden harus yang mahal namun kali ini Jokowi hanya mengenakan sepatu buatan Cibaduyut dan dalam pemerintahnnya para menteri Kabinet Trisakti harus meneladani dan mengikuti style-nya Jokowi. “Saya optimis ada sesuatu yang baru bagi the new goverment,” ujarnya.
Bagi masyarakat jangan juga terlalu men-Tuhankan Jokowi lantaran Jokowi bukanlah Tuhan, ini khusus bagi relawan. Dalam hal ini dibutuhkan kerja-sama yang baik. Para relawan juga punya peran menjadi mitra kerja Presiden Jokowi. Dimana jika ada kejanggalan baik itu di pusat dan daerah, tugas mereka adalah melaporkan.
Dicontohkannya, anggaran ke luar negeri, dengan dalih studi banding, padahal bukan studi banding yang dilakukan atau kasarnya hanya jalan-jalan doang. Dan banyak program ini gagal lantaran tidak ada benefit, influence and impact (manfaat, pengaruh dan dampak), ujarnya.
“Jadi jika ada pejabat yang ke luar negeri harus melapor ke kementerian Dalam Negeri, dan juga jika tidak lancar bahasa asing (Inggris) maka pejabat tersebut tidak diperbolehkan. Ikut. Begitu pun jumlah yang berangkat hanya yang berkompeten,” tandasnya. (robintanauma)
