MANADO – Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Papua, ternyata problemnya berkaitan erat dengan Sulawesi Utara. Dimana, antara kedua daerah ini ditengarai sama-sama telah menjadi korban perampokan dari berbagai kebijakan pemerintah yang berkedudukan di ibukota negara, Jakarta, sebagaimana ditegaskan legislator Sulut Benny Rhamdani.
Ditegaskan Rhamdani, bentuk perampokan terhadap warga Papua itu terjadi lewat proses pertambangan yang dilakukan PT Freeport lewat terbitnya kontrak karya yang disepakati oleh pemerintah Jakarta. Hal serupa juga terjadi di Sulut seiring dengan explorasi pertambangan yang dilakukan oleh PT Newmont dan PT Avoced atas rekomendasi pemerintah.
Lanjut dia, dari sekian tahun perusahaan-perusahaan yang beroperasi mengksplor Emas, baik Freeport di Papua dan Newmont serta Avoced di Sulut, berapa besar yang dinikmati daerah ini.
“Pertanyaannya, sudah berapa besar hasil yang dinikmati warga Sulut atas beroperasinya perusahaan pertambangan tersebut. Padahal emas yang diambil sangat banyak,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa perampokan-perampokan kekayaan yang sebenarnya bisa mensejahterakan rakyat, hanya dinikmati oleh asing dan pemerintah Jakarta.
Secara spesifik lanjutnya, kebijakan-kebijakan seperti itu yang kemudian menimbulkan pergolakan masyarakat. Dan hal itu tidak bisa disalahkan kepada rakyat, sebab negara-lah yang justru menciptakan itu, sehingga muncul gejolak-gejolak yang menjurus pada terjadinya disintegrasi keutuhan NKRI.
Ditambahkannya, jika paradigma ini tidak diubah dari sekarang untuk mensejahterakan rakyat, dan sistem perampokan seperti ini masih berlangsung terus, maka akan terus muncul benih-benih pergerakan rakyat baik yang menginginkan untuk memisahkan diri dari NKRI, juga akan muncul pegerakan lokal yang menentang pemerintahan yang berkuasa termasuk ide-ide dan wacana negara federal dan referendum itu akan senantiasa muncul di negara ini.
“Negara tidak bisa menyalahkan warga, sebab tuntutan yang seperti itu sebenarnya adalah situasi dan kondisi yang diciptakan negara sendiri, karena gagal mensejahterakan masyarakatnya. Tidak menjaga dengan sungguh-sunguh kekayaan negara yang sebenarnya dapat mensejahterakan rakyat, serta bentuk penyelesaian masalah dengan metode pendekatan militerisme, yang justru hanya bermuara pada pembunuhan terhadap masyarakat,” tegasnya. (is)
